Perubahan orientasi politik dalam lanskap politik kontemporer Indonesia bergerak secara gradual, inkremental, dan smooth. Tak ada perubahan sikap dan perilaku yang bergerak ekstrem. Misalnya, bandul politik yang semula berada di ideologi politik paling Kiri langsung berpindah dan berubah ke ideologi politik paling Kanan atau sebaliknya.
“Perubahan sikap dan political choice itu bergerak pelan, tapi terus berlangsung terutama akibat penetrasi media massa dan media sosial,” kata Ketua DPD I Partai Golkar Jatim, M Sarmuji kepada beritajatim, Jumat (20/8/2021) malam, di kantor Partai Golkar Jatim di Jalan A Yani Surabaya.
Intervensi dan penetrasi media sosial dan mainstream adalah hal yang tak mungkin dinafikan dalam memberikan pencerahan dan pendidikan politik kepada pemilih, khususnya pemilih pemula dan muda. Media sosial mengakibatkan lahirnya ada yang disebut demokrasi digital. Hal itu memungkinkan semua warga dan pemilih bisa mengaktualisasikan aspirasi dan agregasi kepentingannya lebih terbuka, intens, luas, dan massif.
Media sosial dalam makna positif melahirkan apa yang kita sebut demokrasi deliberatif: wahana demokrasi yang memberikan ruang begitu lebar dan luas kepada publik untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi kepentingannya kepada rezim politik, policy maker, dan penguasa dengan memanfaatkan banyak kanal media sosial yang tersedia.
“Media sosial memberikan dampak luar biasa kepada pilihan massa, khususnya di kontestasi politik pemilihan kepala daerah,” tambah Sarmudji.
Akselerasi intervensi media mainstream dan media sosial, menurut Sarmudji, memberikan pengaruh signifikan atas frame ideologi politik massa. Sekat-sekat ideologi lama, yang biasanya ditempatkan sebagai politik aliran: Nasionalis Marhaenisme, Islam Modernis, Islam Tradisional, Sosialisme Demokrasi, dan lainnya, pelan namun pasti, mulai terkikis.
“Kendati hal itu tak mungkin hilang secara keseluruhan,” tukasnya. Hal itu bisa dilihat dari mapping politik hasil pemilihan umum (Pemilu) sepanjang era Reformasi, di mana wilayah politik yang secara tradisional dimenangkan partai tertentu, realitas obyektifnya wilayah dimaksud tetap dikuasai partai yang memiliki paralelisme historis, kultural, sosiologis, dan politik dengan partai lama.
Misalnya, Jatim di Pemilu 1955 dimenangkan Partai NU, di sepanjang pemilu era Reformasi, wilayah ini lebih sering dimenangkan PKB, terkeculi di Pemilu 2009 dimenangkan Partai Demokrat dan di Pemilu 2019 ganti PDIP yang leading di Jatim.
Demikian pula dengan wilayah Jateng, di Pemilu 1955 dimenangkan PNI, faktanya di sepanjang pemilu era Reformasi selalu dimenangkan PDIP, parpol yang punya garis sejarah politik dan ideologi dengan PNI. “Jabar sejak 1955 sampai sekarang tetap menjadi kantong tradisional dan penting bagi partai Islam Modernis, seperti PKS,” ujarnya.
Perubahan orientasi ideologi politik yang bergeser dari nilai-nilai lama dan loyalitas ideologi kepartaian yang makin mengendur, kata Sarmudji, menguntungkan Partai Golkar yang garis ideologinya berada di Tengah Kanan. Sedikit banyak, garis ideologis Partai Golkar diikuti dan mirip Partai Demokrat dan Partai Gerindra. “Memang, posisi ideologi politik ketiga partai ini agak mirip,” katanya.
Melihat soliditas dan kerja-kerja politik yang telah dilakukan kader dan pengurus Golkar Jatim, Sarmudji optimistis, partai ini bakal meraih hasil lebih baik dibanding Pemilu 2019. Ditargetkan Golkar bisa masuk ke tiga besar partai dengan raihan suara terbanyak di Jatim di hajatan politik 2024 mendatang.
Target politik tersebut tentu bukan sekadar pernyataan politik bersifat simbolik, apalagi mengada-ada. Secara komparatif politik, pada Pemilu 2019 lalu, Partai Golkar hanya memiliki satu kepala daerah. Itu pun loyalitas politiknya tak mantap. “Lari ke mana-mana,” ungkap Sarmuji.
Saat ini ada sejumlah kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang dikantongi Golkar Jatim, karena menang saat diusung di Pilkada Desember 2020 lalu. Di antaranya Tuban, Gresik, Pacitan, Lamongan, Kota Pasuruan, Pacitan (Wakil Bupati), dan lainnya. Golkar Jatim menang di 9 kabupaten/kota pada Pilkada Desember 2020.
Selain itu, pada Pemilu 2024 mendatang yang dilakukan serentak dengan Pilpres dan Pilkada memberikan political advantage kepada Golkar Jatim. Sebab, ada sebanyak 19 daerah yang dipimpin pelaksana tugas kepala daerah saat pemilu mendatang, sehingga semua partai bakal berkompetisi dari garis start yang sama. “Itu salah satu keuntungan kami,” katanya.
Geneologi politik yang ditunjukkan dengan masih kentalnya relasi historis, kultural, dan politik atas nilai-nilai ideologi politik lama dengan raihan suara elektoral partai yang memiliki paralelisme historis dan politik dengan partai lama tak mungkin bisa dikikis habis.
Sarmuji menilai, yang terjadi akhir-akhir ini adalah mulai terkikisnya geneologi politik akibat intervensi dan serbuan informasi politik via informasi teknologi (IT). “Fragmentasi politik makin menipis,” tegasnya.
Realitas tersebut dimanifestasikan dengan sikap dan perilaku politik pemilih pemula, khususnya yang berada di daerah urban. Pemilih pemula urban yang adaptif dengan dunia digital dan familier dengan media sosial memiliki sikap independen, well informed, bias ideologinya tipis, dan perilaku politiknya otonom. Perkembangan politik ini menguntungkan Golkar sebagai kekuatan politik yang secara historis dan ideologis konsisten mengusung kredo pembangunanisme dan modernisasi.
“Banyak strategi dan taktik politik meningkatkan suara Golkar di Pemilu 2024 mendatang. Kami tak mungkin buka ke publik, karena menyangkut rahasia dapur partai kami,” tukas Sarmuji yang dibenarkan sejumlah pengurus Golkar Jatim lainnya.
Approach politik yang dipakai Golkar untuk mengevaluasi hasil Pemilu 2019 tidak sekadar memakai perspektif kultur politik, seperti pembelahan politik warga Jatim dalam tipologi kultur politik Pendalungan, Tapal Kuda, Mataraman, Madura Kepulauan, dan lainnya.
Sarmuji mengutarakan, pendekatan kewilayahan politik berdasar daerah pemilihan (Dapil) sifatnya lebih mikro dan mendekati target politik bersifat riil di lapangan. “Pendekatan kultur politik terlalu umum dan makro,” katanya.
Pendekatan kewilayahan politik berdasar dapil menyediakan data empiris bersifat konkrit merujuk hasil dari pemilu ke pemilu. Data dan fakta politik itu mulai dari tingkat TPS, PPS, PPK, Kabupaten/Kota, dan Provinsi. Ke semua data dan fakta politik itu mesti diolah, dikomparasikan, dan dianalisa dengan berbagai faktor, baik yang bersifat positif maupun negatif.
Contohnya, di dapil Kabupaten Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Magetan, dan Ngawi, Golkar Jatim nyaris mendapatkan dua kursi di DPRD Jatim di Pemilu 2019. Suaranya kurang sedikit untuk mendapatkan kursi kedua.
Realitas politik ini mesti dianalisis secara komprehensif, baik yang bersifat internal Golkar maupun eksternal. Ke depan, peta politik di dapil yang meliputi Kabupaten Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Magetan, dan Ngawi mengalami perubahan politik signifikan. Misalnya, Ipong Muchlissoni, aktivis politik dari Partai Nasdem, yang berhasil menggerek suara Nasdem di dapil tersebut, khususnya di Kabupaten Ponorogo pada Pemlu 2019, tak lagi memegang jabatan Bupati Ponorogo karena kalah di Pilkada Desember 2020 oleh Sugiri Sancoko.
“Yang pasti faktor politik itu dinamis, baik yang bersumber dari instrumen politik itu sendiri maupun faktor lainnya. Yang penting Golkar Jatim ingin selalu terkoneksi dan hadir di tengah masyarakat ketika dibutuhkan. Jangan sampai kita absen. Seperti di masa Pandemi Covid-19, kita hadir dengan menggelar vaksinasi massal dan banyak program kemasyarakatan lainnya,” jelasnya.
Lima kali pemilu sepanjang era Reformasi tentu memberikan banyak input, catatan, dan rekomendasi kepada elite dan aktivis Golkar, khususnya Golkar Jatim. Partai ini tak bisa lagi mengandalkan kekuatan birokrasi (Kementerian Dalam Negeri) dan militer (ABRI dan Kementerian Pertahanan) sebagai infrastruktur politik untuk merebut dan memenangkan suara rakyat di hajatan politik lima tahunan, seperti terjadi dan dinikmati di sepanjang Pemilu era rezim Orde Baru.
“Golkar sekarang sudah mandiri. Kita punya pasukan (kader), amunisi, strategi, taktik politik, kapasitas, dan pengalaman untuk merebut suara rakyat sebanyak mungkin,” tegas Sarmuji.
[berita-terkait number=”4″ tag=”sarmuji”]
Partai Golkar di era Reformasi berbanding terbalik dengan Golkar di era rezim Orde Baru Soeharto. Dalam konteks ini, David Reeve (2013), pengajar dan peneliti ilmu politik dari New South Wales University, Australia, memberikan catatan penting tentang persiapan Golkar menghadapi Pemilu 1971, 50 tahun lalu, ketika partai ini pertama kali terjun di gelanggang kontestasi politik nasional.
“Walaupun secara terbuka Sekber Golkar mengklaim bahwa targetnya hanya 35 persen suara. Nishihara menunjukkan sebuah laporan rahasia pada pertengahan 1970 yang secara akurat memprediksi bahwa Sekber Golkar mungkin memenangkan dua pertiga suara. Dalam sebuah sesi taklimat tertutup dengan para pemimpin Sekber Golkar pada September 1970, Kepala Bakin Sutopo Yuwono menyatakan kepada mereka: Golkar sekarang memiliki semua yang dapat dimiliki partai pemerintah, dengan tambahan dukungan ABRI. Apa lagi yang kau inginkan? Karena itu, Anda yang sekarang mengontrol Golkar secara teori terjamin: yang tersisa hanyalah upaya untuk melaksanakannya,” tulis David Reeve.
Faktanya kemudian, pada Pemilu 3 Juli 1971, Sekber Golkar memperoleh 62,8 persen suara, sehingga mendapatkan 236 kursi dari 360 kursi anggota DPR RI. Jumlah suara partai terbesar kedua sebanyak 18,7 persen diperoleh Partai NU, sedang PNI mendapatkan 6,9 persen suara, dan Parmusi—penerus Masyumi—hanya memperoleh 5,4 persen. [air/habis]
