Surabaya (beritajatim.com) – Keputusan DPP PDI Perjuangan mengganti Kusnadi dengan menunjuk Said Abdullah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDIP Jawa Timur dinilai sebagai keputusan tepat dan progresif.
Peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC), Surokim Abdussalam mengatakan, dengan langkah penggantian itu menunjukkan PDIP sangat serius memberi perhatian terhadap masalah hukum soal dana hibah di Jatim.
“Saya pikir ini langkah progresif. Gerak dan langkah cepat DPP PDI Perjuangan sangat tepat, sehingga partai bisa fokus memenangkan Jatim sebagai geopolitik yang wajib dimenangkan,” kata Surokim, Minggu (5/2/2023).
Selain itu, lanjut pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM) ini, keputusan tersebut juga menunjukkan bahwa DPP PDIP serius memberi warning dan edukasi politik kepada kader-kadernya agar tetap disiplin, dan tidak terlibat penyalahgunaan kekuasaan.
“Saya pikir PDIP sangat serius di saat partai-partai lain belum memberi respons memadai dalam kasus dugaan korupsi dana hibah ini. PDIP sudah selangkah lebih maju, responsif, dan progresif, dan tentu salah satu tujuannya agar tidak mengganggu citra PDIP di Jatim,” ujarnya.
Seperti diketahui, masalah dana hibah DPRD Jatim bermula dari Wakil Ketua DPRD Jatim dari Partai Golkar Sahat Tua Simanjuntak pada Desember 2022 lalu yang terkana OTT KPK.
Kemudian, KPK menggeledah sejumlah pihak, di antaranya ruang kerja Wakil Gubernur Jatim yang juga Ketua Demokrat Jatim Emil Dardak, kediaman Ketua DPRD Jatim dari PDIP Kusnadi, kediaman Wakil Ketua DPRD dari Partai Demokrat Achmad Iskandar, Ketua Komisi D DPRD Jatim yang juga Bendahara Demokrat Jatim Agung Mulyono, dan Wakil Ketua DPRD dari PKB Anik Maslachah.
[berita-terkait number=”3″ tag=”korupsi-dana-hibah-dprd-jatim”]
KPK juga menjadwalkan memeriksa Sekretaris Partai Demokrat Jatim Reno Zulkarnaen, namun Reno tak memenuhi panggilan KPK, karena masih menjalankan ibadah umroh.
Dalam hal ini, Surokim mengacungi jempol PDIP atas progresivitasnya, mengingat partai lain belum memberikan keputusan terkait para kadernya yang digeledah dan diperiksa KPK.
Adapun terkait penunjukan Said Abdullah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDIP Jawa Timur, dan Budi Sulistyono alias Kanang sebagai Pelaksana Harian (Plh) ketua, menurut Surokim, menunjukkan betapa pentingnya geopolitik Jatim bagi PDIP. Artinya, kata dia, PDIP ingin mempertahankan capaiannya di Jatim, sehingga dipilihkan tokoh Jatim yang sudah menasional.
Said Abdullah dikenal sebagai politisi dari Madura yang kini dipercaya sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI. Adapun Kanang adalah Wakil Ketua DPD PDIP Jatim, kader senior partai yang sebelumnya telah tuntas menjalankankan penugasan sebagai Bupati Ngawi selama dua periode. (tok/ted)
