Blitar (beritajatim.com) – Gapensi Kabupaten Blitar menuntut keterbukaan proyek-proyek yang dikerjakan Pemerintah Kabupaten Blitar (Dinas PUPR).
Sebab menurut Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Blitar, Thoat Masruchi, sejak adanya perubahan sistem dari manual ke E- Katalog, justru PUPR Kabupaten Blitar terkesan tidak terbuka untuk proyek-proyek yang dijalankan. Padahal, lanjut Thoat, konsep dari otonomi daerah adalah participative development dimana Pemkab menginisiasikan perencanaan penganggaran, lalu disetujui oleh dewan kemudian diawasi oleh civil society.
“Civil society disini termasuk kami private sector mitra pemerintah. Ada juga himpunan atau asosiasi profesi, organisasi masyarakat, dan lainnya. Di sini, kami merasa tidak dilibatkan dalam pengawasannya. Kami tidak diberikan akses ke sana, padahal kami punya tim teknik bersertifikasi yang bisa melakukan audit teknik,” ujarnya.
Thoat menjelaskan ketidak keterbukaan tersebut terlihat dari banyak proyek Pemkab Blitar yang tidak menggunakan papan nama proyek. Menurut Thoat, hal ini penting dicantumkan agar masyarakat tau siapa yang mengerjakan dan ikut mengawasi proyek tersebut.
“Akibatnya penerima manfaat tidak tahu, proyek ini dikerjakan sama siapa, dan kualitasnya bagaimana. Inilah pentingnya akses keterbukaan informasi, kami sebagai asosiasi pun tidak tahu, berapa bendera yang telah menjadi mitra pemerintah, berapa yang sudah dapat pekerjaan dan berapa yang belum,” jelas Thoat.
Dikatakannya, selama ini dirinya sebagai ketua tidak pernah diajak berdialog dengan Pemkab Blitar terkait pengerjaan proyek. Dia menilai seharusnya ada fungsi pembinaan jasa konstruksi yang proporsional.
“Saya berbicara institusi, saya sebagai Ketua Gapensi, sebagai penanggung jawab tidak pernah diajak berkomunikasi. Kami harap Pemkab berlaku proporsional dalam melakukan pembinaan jasa konstruksi. Adil itu tidak mesti sama, yang kami minta Pemkab harus proporsional, karena anggota kami sekarang ada 69 badan usaha,” ujarnya menambahkan.
BACAJUGA:
Gapensi Jatim: Baja Impor Ancaman Produk Baja Lokal
Sementara Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Dicky Cubandono mengatakan, segala masukan yang disampaikan dalam hearing adalah baik untuk membangun Kabupaten Blitar menjadi lebih baik. “Ini suatu masukan yang ke depan, Insyaallah kami akan menjalin komunikasi lebih lanjut untuk sama-sama membangun Kabupaten Blitar lebih baik,” ungkap Dicky.
Soal isu adanya pembagian proyek yang tidak adil, Dicky menjelaskan bahwa semua sudah dilakukan sesuai prosedur. Dia pun mengatakan, sudah banyak anggota Gapensi yang telah berpartisipasi dalam proyek pemerintah. Kendati begitu, dirinya tetap mengakomodir segala masukkan yang ada.
“Sebetulnya, tadi sudah saya sampaikan, banyak juga dari anggota Gapensi yang sudah berpartisipasi. Tapi tadi ada masukan supaya lebih banyak lagi yang bisa berpartisipasi Intinya baik, ingin sama-sama membangun Kabupaten Blitar,” tambahnya. (owi/kun)
