Purwakarta (beritajatim.com) – UU Pesantren masih menjadi perhatian bagi ulama di Indonesia. Meski sudah diundangkan, namun penerapannya belum merata di seluruh daerah.
Hal itu menjadi pembahasan antara ratusan ulama dari Jawa Barat dengan calon presiden 2024 Ganjar Pranowo di Ponpes Al Muhajirin Purwakarta, Jumat (17/11/2023).
Dalam pertemuan yang diikuti oleh para ulama, kiai, ajengan dan pengasuh pondok pesantren dari Jabar dan Jakarta, Ganjar menegaskan bahwa UU Pesantren sudah sah. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk menjalankan apa yang menjadi mandat undang-undang tersebut.
“Saya hari ini bersilaturahmi dengan para ulama se-Jabar, topiknya masih seputar UU Pesantren. Saya ditanya bagaimana komitmen saya. Saya jawab jelas, undang-undangnya sudah ada, tinggal dijalankan. Tugas pemerintah mulai dari bupati/wali kota sampai gubernur wajib menjalankan karena sudah bersumpah,” ujar Ganjar disambut tepuk tangan ratusan ulama.
Namun, masih banyak daerah yang belum menjalankan UU Pesantren dan membuat peraturan turunannya. Ke depan, pemerintah pusat harus mendorong pemerintah daerah menjalankan itu dan membuat perda untuk memberikan kepastian kepada ulama, santri dan insan pesantren.
“Jelas sekali, kalau sudah diundangkan dan menjadi undang-undang, maka wajib bagi pemerintah untuk menjalankan. Sebenarnya sederhana, tinggal komitmen kita untuk menjalankan perintah undang-undang,” tegasnya.
Selain tentang UU Pesantren, Ganjar juga berdiskusi banyak hal dengan para ulama se-Jabar terkait pengembangan keagamaan. Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu menyampaikan bagaimana upayanya dalam memajukan keagamaan dan pondok pesantren di Jateng.
Ganjar menceritakan bagaimana ia selalu menggandeng ulama dalam setiap keputusan politiknya. Banyak kebijakan baik yang diputuskan atas masukan dari ulama. Misalnya kegiatan Jateng Bersholawat, mengumpulkan zakat ASN bersama Baznas, memberikan insentif guru keagamaan non formal, serta memberikan bantuan dan membantu pembangunan pondok pesantren.
“Maka dalam kesempatan ini saya berharap ada masukan yang disampaikan ke kami untuk pengembangan sektor keagamaan ke depan yang lebih baik. Saya akan sangat senang mendapat kritik, saran dan masukan. Saya bersama pak Mahfud akan berusaha mewujudkan hukum berjalan baik, pemerintahan yang baik dan tidak korupsi,” tutupnya.
Pernyataan Ganjar itu mendapat respon positif dari para ulama se-Jabar yang hadir. Mereka optimis, Ganjar mampu menjadikan Indonesia lebih baik khususnya di sektor keagamaan.
“Kami yakin pak Ganjar bisa membangun umat lebih berkualitas ke depan. Tidak hanya ilmu dan iman, namun juga keterampilan. Kami juga optimis UU Pesantren akan berjalan di tangan pak Ganjar,” kata Pimpinan Ponpes Al Muhajirin, Kiai Abun Bunyamin.
Baca Juga: Ganjar: Demokrasi Kita Sedang Tidak Baik-Baik Saja
Hal senada disampaikan Kiai Muin Abdurrahim, pengasuh Ponpes Miftahul Huda Al Azhar Jabar. Kiai Muin mengatakan, selama memimpin Jateng Ganjar telah membuktikan banyak hal dalam membangun masyarakat dan membangun agama.
“Kami melihat beliau telah melakukan hal baik di Jateng dan kami berharap itu bisa di bawa ke nasional jika kelak beliau mendapat amanat di tingkat nasional,” katanya.
Apalagi menurut Kiai Muin, wakil yang akan mendampingi Ganjar adalah Prof Mahfud yang juga dari kalangan pesantren. Selain santri, Mahfud juga seorang ahli hukum yang memiliki ketegasan dan komitmen dalam hal penegakan hukum.
“Tentu ini akan membantu Pak Ganjar dalam menyukseskan program keagamaan, termasuk UU Pesantren. Kami optimis Pak Ganjar dan Pak Mahfud bisa melaksanakan UU Pesantren dengan baik dan semua kepala daerah akan membuat perda tentang UU Pesantren ini,” ujarnya. (ted)
