Malang (beritajatim.com) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Malang meraih Predikat Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari kementerian terkait. Penghargaan ini menjadi pengakuan resmi atas kerja nyata Bupati Malang HM Sanusi dalam menguatkan tata kelola lingkungan hidup serta sistem persampahan daerah.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh HM Sanusi didampingi Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang sebagai simbol kemajuan tata kelola daerah. Capaian ini dipandang sebagai momentum krusial untuk mengonsolidasikan standar pengelolaan kebersihan yang lebih sistematis dan berkelanjutan di masa depan.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti rencana investasi strategis senilai lebih dari Rp1 triliun dari Danantara untuk pembangunan fasilitas insinerator waste to energy. Proyek besar ini dinilai memiliki potensi raksasa dalam menghadirkan solusi pengolahan sampah modern sekaligus mendukung kemandirian energi di Kabupaten Malang.
Meskipun memberikan dukungan penuh, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa keberhasilan proyek strategis ini sangat ditentukan oleh kesiapan internal Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Fokus utama kritik konstruktif ini tertuju pada dinas yang membidangi Cipta Karya agar lebih profesional dan tidak terjebak pada persoalan tata kelola perizinan.
“Kami berpandangan bahwa pembenahan internal harus segera dilakukan, melalui penguatan tata kelola administrasi dan sistem perizinan yang transparan dan terintegrasi, penegasan standar operasional prosedur (SOP) untuk menghindari multitafsir dalam proses teknis, penguatan integritas aparatur guna mencegah potensi konflik kepentingan dalam proses perizinan dan pengawasan proyek,” ungkap Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir, Kamis (26/2/2026).
Pria yang akrab disapa Adeng tersebut menjelaskan bahwa sinkronisasi lintas sektor sangat dibutuhkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan birokrasi. Ia menekankan bahwa nilai investasi yang fantastis harus dijawab dengan kesiapan birokrasi yang bersih, profesional, dan sepenuhnya akuntabel.
“Jangan sampai peluang strategis bagi kemajuan daerah justru tersandera oleh persoalan administratif atau konflik kepentingan yang dapat mencederai kepercayaan publik,” tegas Adeng. Pihaknya mengingatkan bahwa profesionalisme aparatur adalah kunci agar dana triliunan rupiah tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata bagi daerah.
Fraksi PDI Perjuangan memastikan akan terus menjalankan fungsi pengawasan ketat terhadap jalannya proyek insinerator tersebut di lapangan. Nalar kritis tetap dikedepankan oleh partai berlambang banteng ini demi menjaga agar setiap investasi yang masuk tetap berorientasi pada kepentingan publik.
“Apresiasi kami adalah bentuk dukungan politik terhadap kemajuan Kabupaten Malang. Namun dukungan tersebut tetap disertai nalar kritis dan komitmen pengawasan, agar setiap capaian dan investasi benar-benar bermuara pada kesejahteraan rakyat,” tambah Adeng. [yog/beq]
