Magetan (beritajatim.com) – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Magetan menyoroti rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pariwisata. Dalam pandangan umum atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Fraksi Golkar menilai pengelolaan PAD wisata, khususnya di kawasan Telaga Sarangan, belum optimal dan rawan kebocoran.
Dari total APBD Magetan sebesar Rp 2,27 triliun, PAD hanya berkontribusi sekitar Rp 283,75 miliar atau 13 persen. Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya kemandirian fiskal daerah dan tingginya ketergantungan terhadap anggaran pusat.
“Diakui atau tidak, sistem penarikan tiket masuk Sarangan yang masih manual, dengan petugas yang merangkap sebagai pengelola uang dan tiket, sangat rawan terjadi kebocoran,” kata Fraksi Golkar dalam sidang paripurna, Rabu (3/7/2025).
Fraksi Golkar mengusulkan agar sistem tiket di Telaga Sarangan segera dialihkan ke sistem elektronik atau digital (elektrifikasi), sebagaimana yang telah diterapkan di berbagai destinasi wisata modern seperti Taman Safari dan Jatim Park. Langkah ini diyakini akan meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan potensi penerimaan daerah.
Selain Sarangan, Fraksi Golkar juga menyarankan agar pajak daerah seperti pajak hotel dan restoran menggunakan sistem tapping box guna memastikan pencatatan transaksi yang akurat dan transparan.
Untuk memperkuat pengawasan, Fraksi Golkar merekomendasikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi PAD yang melibatkan lintas OPD pengelola PAD, Satpol PP, Inspektorat, dan bila perlu, aparat penegak hukum.
“Satgas ini bertugas menegakkan aturan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tanpa pengawasan yang kuat, potensi PAD hanya akan menjadi angka di atas kertas,” tegas Fraksi Golkar.
Selain sektor pariwisata, Golkar juga mendesak evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terutama PDAM, agar lebih profesional dan memberikan kontribusi nyata terhadap PAD. Fraksi ini juga menyarankan PDAM mengembangkan unit bisnis baru seperti produksi air dalam kemasan.
Terkait sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) sebesar Rp 112 miliar, Golkar menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengalokasian dana pada perubahan APBD 2025, dengan tetap memegang prinsip prioritas dan asas kemanfaatan.
Fraksi Golkar mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan Pemkab Magetan Tahun Anggaran 2024. Namun mereka menegaskan bahwa capaian itu tidak boleh membuat daerah terlena.
“Kemandirian fiskal harus jadi prioritas. Peningkatan PAD, terutama dari sektor wisata, harus dijadikan fokus utama pemerintahan baru,” pungkasnya. [fiq/but]
