Sidoarjo (beritajatim.com) – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sidoarjo mendesak agar arah kebijakan belanja dalam Rancangan APBD 2026 sejalan dengan visi pembangunan Presiden Prabowo Subianto sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Desakan ini muncul karena adanya penurunan signifikan pada pos belanja modal yang dinilai bisa melemahkan fokus pembangunan sektor produktif di daerah.
Ketua Fraksi Gerindra sekaligus Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo, H. Achmad Muzayin Syafrial, menyoroti turunnya belanja modal dari Rp906,15 miliar pada APBD Perubahan 2025 menjadi Rp582,70 miliar pada 2026. Ia menilai penurunan hampir 36,69 persen tersebut menunjukkan pergeseran arah pembangunan yang tidak sejalan dengan semangat produktivitas ekonomi daerah.
“Penurunan hampir 36,69 persen ini mencerminkan pelemahan arah pembangunan. Padahal belanja modal seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi daerah, terutama di bidang ketahanan pangan dan infrastruktur publik,” ujarnya, Jumat (31/10/2025).
Fraksi Gerindra mengusulkan agar sebagian Belanja Barang dan Jasa senilai Rp323,44 miliar dialihkan ke Belanja Modal. Skema ini, menurutnya, tidak menambah beban fiskal daerah, tetapi dapat menjadikan struktur APBD lebih sehat dan produktif.
“Meskipun dari sisi total nilainya tetap sama seperti tahun lalu, tapi strukturnya lebih sehat. Kami ingin alokasinya bergeser ke arah yang lebih produktif dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Muzayin.
Ia juga menyoroti bahwa dana transfer dari pemerintah pusat akan mengalami penyesuaian atau pengurangan pada tahun 2026. Namun, menurutnya, kondisi itu tidak boleh dijadikan alasan untuk menghambat pencapaian visi besar Presiden Prabowo dalam membangun ketahanan pangan nasional.
“Memang dana transfer berkurang, tapi bukan berarti arah pembangunan ikut melemah. Justru di sinilah pentingnya keberanian pemerintah daerah melakukan efisiensi dan realokasi anggaran yang berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Muzayin yang juga mantan aktivis PMII Jatim menekankan pentingnya sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, agar kebijakan ketahanan pangan berjalan selaras dengan arah RPJMN 2025–2029.
“Gerindra akan terus mengawal pembahasan RAPBD 2026 agar setiap rupiah benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan nyata, bukan sekadar kegiatan administratif,” pungkasnya. [isa/beq]
