Probolinggo (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Kegiatan yang berlangsung di Bale Hinggil, Jalan Dr. Soetomo, Kota Probolinggo, pada Selasa (25/2/2025) ini bertujuan untuk menyusun laporan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Probolinggo serta Pilkada serentak 2024 secara keseluruhan.
Akademisi dari IAIN Pamekasan, Dr. Maimun, yang menjadi fasilitator dalam diskusi ini, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh demi perbaikan sistem Pemilu 2029.
“FGD ini menjadi ruang strategis untuk melahirkan gagasan-gagasan perbaikan, terutama terkait sistem logistik pemilu yang mencakup quality control surat suara, sistem informasi, serta monitoring dan pemusnahan surat suara pasca pemungutan,” ujarnya.
Maimun juga menjelaskan bahwa aspek eksternal dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya terkait distribusi logistik dan pengawasan, masih menjadi tantangan yang harus diperbaiki.
Menurutnya, pemantapan sistem distribusi serta transparansi dalam monitoring surat suara sangat penting agar tidak terjadi kendala teknis yang dapat berpengaruh pada kredibilitas pemilu di masa depan.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Probolinggo, Radfan Faizal, menyebutkan bahwa FGD ini menghadirkan berbagai pihak terkait, termasuk pasangan calon (paslon) atau liaison officer (LO), partai pendukung, serta pengawas pemilu.
“Kami ingin mendapatkan masukan dari berbagai aspek, baik dari sisi tahapan penyelenggaraan, aspek kelembagaan, hingga faktor eksternal yang mempengaruhi jalannya Pilkada,” ungkap Radfan.
Radfan menambahkan bahwa ada empat poin utama yang menjadi fokus evaluasi, yaitu aspek non-tahapan, aspek tahapan, aspek kelembagaan, dan aspek eksternal. “Hasil dari FGD ini akan kami rangkum dan teruskan ke KPU Provinsi Jawa Timur sebagai bahan evaluasi lebih lanjut,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, KPU Kota Probolinggo juga memberikan penghargaan berupa sertifikat apresiasi kepada Bawaslu, badan pengawas pemilu, serta jurnalis yang turut berperan dalam pengawasan dan pemberitaan Pilkada Serentak 2024. “Ini bentuk penghargaan kami kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam menjaga transparansi dan kredibilitas pemilu,” kata Radfan.
Selain itu, para peserta FGD juga menyampaikan berbagai masukan terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu, termasuk regulasi yang lebih ketat terkait netralitas penyelenggara dan optimalisasi sistem pengawasan berbasis digital. “Kami berharap evaluasi ini benar-benar berdampak bagi peningkatan kualitas demokrasi kita ke depan,” kata salah satu peserta FGD.
Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan Pilkada di masa mendatang dapat berjalan lebih baik dan minim kendala. KPU Kota Probolinggo menegaskan komitmennya untuk terus melakukan perbaikan dalam setiap tahapan pemilu guna memastikan proses demokrasi yang lebih transparan dan akuntabel. (ada/ian)
