Ekbis

5 Rekomendasi Halaqah Tembakau PCNU Pamekasan

Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak (pegang mic) saat menghadiri Halaqah Tembakau di Aula Kantor PCNU Pamekasan, Sabtu (29/7/2023).

Pamekasan (beritajatim.com)Halaqah Tembakau yang digagas Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Pamekasan, menghasilkan 5 (lima) rekomendasi penting untuk kesejahteraan petani tembakau Madura, khususnya di Pamekasan.

Kelima rekomendasi tersebut merupakan hasil Halaqah Tembakau dengan tema ‘Bersinergi Memperjuangkan Maslahah Tembakau’ di Aula Kantor PCNU Pamekasan, Jl R Abd Aziz 95 Pamekasan, Sabtu (29/7/2023) lalu.

“Rekomendasi ini dihasilkan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani tembakau di Madura, khususnya di kabupaten Pamekasan,” kata Ketua PCNU Pamekasan KH. Taufiq Hasyim, Selasa (1/8/2023).

Baca Juga: Wagub Jatim Emil Dardak Usul Petani Tembakau Diikutkan BPJS Kesehatan

Bahkan pihaknya sangat berharap rekomendasi tersebut dapat meningkatkan sektor kesejahteraan petani tembakau di Madura. “Semoga melalui halaqah yang dihadiri berbagai elemen ini bisa meningkatkan harga tembakau yang berpihak ke petani,” harapnya.

Kegiatan Halaqah Tembakau tersebut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak. Serta mendapat tiga tokoh, akademisi dan praktisi sebagai narasumber.

Ketiga narasumber tersebut masing-masing Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, KH Ma’ruf Khozin, Guru Besar Biologi Molekuler Universitas Brawijaya (UB) Malang, Prof Sutiman B. Sumitro, serta Ketua Paguyuban Petani dan Pedagang Tembakau se-Madura (P4TM), H Khairul Umam. [pin/but]

Berikut 5 Rekomendasi Halaqah Tembakau PCNU Pamekasan:
Pertama, Meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menggolongkan budi daya tembakau sebagai pertanian. Permintaan agar digolongkan sebagai pertanian sebab bisa berdampak terhadap pemberdayaan pembudi daya tembakau yang hampir semuanya adalah petani;
Kedua, Pencabutan subsidi pupuk untuk budi daya tembakau perlu ditinjau ulang. Kontribusi sektor tembakau terhadap keuangan negara melalui cukai tembakau atau rokok sangat besar, untuk itu perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah melalui imbal hasil yang setara bagi pembudi daya tembakau;
Ketiga, Meminta agar regulasi penerima pupuk bersubsidi dilonggarkan dan tidak harus untuk mereka yang bergabung dalam kelompok tani (Poktan) sebab banyak warga yang semula tidak bertani dan menjadi petani dan tidak tergabung dalam Poktan;
Keempat, Pemerintah harus memproteksi tata niaga tembakau berjalan fair dan berpihak kepada petani dengan dua langkah: sampel tembakau harus juga ditimbang dan dibeli, bukan diambil gratis oleh pembeli dan harus diatur dalam regulasi, lalu Break Event Point (BEP) diganti istilah menjadi Biaya Produksi Terendah (BPT); dan
Kelima, Terdapat kemudahan dalam proses penyediaan dan penebusan cukai rokok bagi perusahaan UMKM tanpa ada batasan maksimum sebab selama ini, penyediaan cukai rokok untuk pelaku UMKM rokok dinilai ada pembatasan


Baca berita lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks



Apa Reaksi Anda?

Komentar