Jember (beritajatim.com) – Kematian seorang siswa sekolah dasar akibat bunuh diri di Ngada, Nusa Tenggara Timur, menjadi pelajaran agar tidak terjadi di Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi. Tak hanya pemerintah, elemen masyarakat harus waspada dan antisipatif terhadap potensi keputusasaan kaum miskin.
Semua harus diawali dari data yang valid. “Tidak hanya soal by name by address, tetapi juga soal kenapa mereka miskin,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Widarto, Kamis (5/2/2026).
Genealogi kemiskinan ini, menurut Widarto, penting untuk memetakan kebutuhan mendesak warga miskin agar bisa bangkit dan naik kelas. “Mereka bisa naik ke desil yang lebih tinggi,” katanya.
Pendataan yang valid merupakan kunci ketepatan intervensi program. “Pertama harus tepat penerima. Mari kita akhiri rezim di mana masih banyak keluhan dari masyarakat yang mampu dapat bantuan, yang enggak mampu malah enggak dapat dan lain sebagainya,” kata Widarto.
Berikutnya yang harus diperhatikan, lanjut pria yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Jember ini, adalah ketepatan dalam memetakan kebutuhan warga miskin. “Siapa membutuhkan apa harus jelas. Jangan sampai orang di desa enggak bisa menjahit, terbiasa cari rumput, lalu bantuannya adalah mesin jahit. Begitu juga jangan sampai orang kota dikasih bantuan ternak,” katanya.
Pemberian bantuan sosial langsung juga harus memperhatikan kondisi warga miskin sasaran. “Orang yang sudah jompo jangan dikasih kail. Tapi orang yang masih muda jangan hanya dikasih penanganan karikatif tapi kasih kailnya. Itu namanya tepat kebutuhan,” kata Widarto.
Jumlah bantuan juga harus tepat. “Tidak ada sunatan-sunatan, tidak ada potongan-potongan. Selain itu bantuan tersebut harus tepat waktu,” kata Widarto.
Salah satu yang seharusnya tepat waktu adalah beasiswa dari Pemkab Jember. “Bayar UKT (Uang Kuliah Tunggal) biasanya saat awal tahun ajaran atau awal semester. Bulan Juni dan Juli biasanya dipakai. Nah, kalau kemudian dicairkan baru Desember nanti akan jadi problem, dia bayar dari mana? Iya kalau orangtuanya bisa nyari utangan, karena kan ini logikanya orang enggak mampu,” kata Widarto.
Sejauh ini Widarto menilai beberapa kebijakan Pemkab Jember sudah memperhatikan warga miskin di bidang kesehatan dan pendidikan. “Pengeluaran terbesar masyarakat kurang mampu berkutat pada pangan, pendidikan, dan kesehatan,” katanya.
Masalah pangan sudah banyak ditangani pemerintah pusat. Salah satunya adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). “Sementara untuk sektor kesehatan, Jember sudah melaksanakan UHC (Universal Health Coverage) Prioritas,” kata Widarto.
Namun untuk sektor pendidikan, Widarto merasa perlu terus mendorong agar anggaran pendidikan Jember semakin tinggi. “Tidak hanya untuk sekolah negeri, tapi juga untuk swasta, sebagaimana amanah putusan Mahkamah Konstitusi,” katanya.
Widarto meminta Pemkab Jember memetakan mata pencarian atau pekerjaan masyarakat miskin. “Misalkan buruh tani atau peetani gurem, harus kita sentuh. mulai dari produksinya sampai hasil produksi harus dihadirkan keberpihakan pemerintah. Tidak boleh diserahkan begitu saja kepada pasar, karena pasti mereka akan kalah,” katanya.
Begitu juga pelaku usaha mikro kecil menengah yang membutuhkan pembelaan dari megara, terutama dalam hal akses pasar dan permodalan. “Harapannya sekali lagi jangan sampai di Jember terjadi kasus seperti di Ngada NTT,” kata Widarto. [wir]
