Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menerima audiensi DPC GMNI Surabaya yang membawa kajian akademik terkait persoalan BBM tercampur etanol yang sempat ramai beberapa hari terakhir. Dia menyebut pertemuan tersebut menjadi ruang penting untuk mendengar langsung temuan lapangan para mahasiswa.
“Kami tadi menerima audiensi dari DPC GMNI Kota Surabaya, kami berdiskusi banyak mengenai situasi kota Surabaya. Teman-teman DPC GMNI membawa hasil kajian naskah akademik mengenai persoalan distribusi BBM yang beberapa hari lalu sempat ramai, GMNI menyampaikan kepada kita mengenai temuan di lapangan baik di Surabaya maupun Gresik,” kata Arif Fathoni, Kamis (13/11/2025).
Toni, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa GMNI menyampaikan harapan agar Pertamina memperbaiki mekanisme distribusi BBM ke SPBU di Surabaya. Dia menyebut masukan tersebut penting untuk memastikan kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.
“GMNI berharap ada perbaikan dari Pertamina soal mekanisme distribusi kepada SPBU di Surabaya, agar kejadian tersebut tidak terulang di kemudian hari,” ujarnya.
Dia menilai masukan yang diberikan GMNI merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap tata kelola energi yang berdampak langsung pada masyarakat. Toni menegaskan DPRD akan meneruskan sejumlah poin yang disampaikan dalam audiensi kepada pihak terkait.
“Saya menyambut baik masukan atas temuan di lapangan ini,” tuturnya.
Dalam pertemuan itu, Toni juga menjelaskan langkah-langkah pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Dia menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat ini tengah mendorong pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola migas agar rantai distribusi berjalan lebih aman dan transparan.
“Saya juga menjelaskan kepada teman mahasiswa soal upaya luar biasa Menteri ESDM dalam mendorong ketahanan energi di Indonesia, termasuk di dalamnya perbaikan tata kelola migas di Indonesia,” pungkasnya.
Sementa itu, Ketua DPC GMNI Surabaya, Alfito Rafif Amanda, menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap distribusi BBM di Kota Surabaya setelah temuan dugaan BBM bercampur etanol yang menyebabkan kendaraan mogok massal.
Alfito menjelaskan bahwa fenomena mogok massal baik di Surabaya maupun Gresik menunjukkan adanya celah serius dalam tata kelola distribusi energi. Dia menyebut kasus ini bukan masalah teknis semata, melainkan persoalan keselamatan konsumen dan kepercayaan publik terhadap lembaga penyedia energi.
“Kami melihat persoalan ini menyangkut keselamatan konsumen dan kepercayaan masyarakat. Pemerintah daerah dan DPRD perlu hadir dengan langkah konkret, termasuk audit mutu BBM secara berkala,” lanjutnya.
GMNI Surabaya berharap DPRD dapat memainkan peran strategis sebagai lembaga pengawasan dengan mendorong evaluasi menyeluruh dan pembentukan regulasi daerah terkait pengawasan mutu energi. Alfito menilai langkah ini penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan memastikan perlindungan konsumen.
“Jika ada mekanisme pengawasan yang kuat, masyarakat tidak akan dirugikan dan kebijakan energi bisa berjalan lebih baik di tingkat lokal,” pungkasnya. [asg/ian]
