Surabaya (beritajatim.com) – Keputusan Pemerintah Kota Surabaya yang menerapkan sanksi merawat orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan mengunjungi makam bagi pelaku perang sarung menuai perhatian dari DPRD Surabaya.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Ais Shafiyah Asfar menilai langkah tersebut sebagai sebuah upaya yang unik, namun perlu kajian lebih mendalam untuk memastikan bahwa sanksi tersebut tidak justru menimbulkan dampak negatif bagi anak-anak yang terlibat.
Menurut Ais, meskipun sanksi tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan pendidikan kepada pelaku, pendekatan yang melibatkan tugas-tugas berat seperti merawat ODGJ dan mengunjungi makam perlu dikaji lebih jauh.
“Sanksi ini mengandung dua sisi: di satu sisi, kita bisa melihatnya sebagai upaya edukatif yang mengajarkan mereka untuk berpikir tentang konsekuensi dari perbuatannya. Namun, di sisi lain, kita perlu berhati-hati agar hal ini tidak mengabaikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang tepat,” kata Ais di DPRD Surabaya, Senin (10/3/2025).
Politisi PKB ini juga menambahkan bahwa Pemkot Surabaya perlu memastikan bahwa anak-anak yang menjadi sasaran sanksi ini tidak merasa terdiskriminasi atau diperlakukan secara tidak adil.
Dalam hal ini, ia mengingatkan pentingnya pendekatan yang lebih berbasis pada pembinaan mental dan karakter, bukan hanya sekedar hukuman fisik atau tugas yang bisa membuat mereka merasa dihukum secara psikologis.
Lebih lanjut, Ais juga menyebut pentingnya peran serta orangtua dan masyarakat dalam menangani permasalahan perang sarung. Ia berpendapat bahwa jika hanya mengandalkan aparat pemerintah, maka masalah ini tidak akan selesai dengan tuntas.
“Pemerintah memang memiliki kewajiban untuk menciptakan ketertiban, namun jika masyarakat, terutama orangtua, tidak berperan aktif dalam mendidik anak-anak, kita hanya akan berputar di tempat. Partisipasi aktif dari orangtua sangat penting agar anak-anak tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang merugikan,” tandas Ais.[asg/kun]
