Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Achmad Nurdjayanto, menegaskan kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh berdampak pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Dia menyebut sektor tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus tetap menjadi prioritas.
“Efisiensi silakan dilakukan, tapi jangan sampai mengganggu pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Itu kebutuhan dasar warga,” kata Achmad, Selasa (14/4/2026).
Di tengah alokasi anggaran infrastruktur dan layanan yang mencapai Rp6,2 triliun atau sekitar 49,27 persen dari APBD, DPRD meminta kebijakan efisiensi dilakukan secara tepat sasaran. Langkah penghematan dinilai perlu diarahkan pada belanja operasional, bukan pembangunan. “Jangan sampai ada alasan efisiensi lalu kualitas pekerjaan turun atau proyek jadi molor. Ini yang akan kami awasi,” tegasnya.
Pemkot Surabaya sendiri melakukan efisiensi melalui pengurangan belanja konsumsi rapat, penghematan energi, hingga penggunaan kendaraan listrik. Menurut dia, kebijakan tersebut tepat selama tidak mengganggu sektor prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. “Efisiensi harus proporsional, jangan sampai menyentuh program yang berdampak langsung pada warga,” kata politisi Golkar Surabaya ini.
Sejumlah proyek strategis juga menjadi perhatian DPRD agar tetap berjalan sesuai target. Proyek tersebut meliputi Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), pelebaran Jalan Menganti–Lidah Wetan, hingga pembangunan flyover Taman Pelangi. “Kalau infrastruktur ini berjalan baik, dampaknya langsung ke ekonomi dan mobilitas warga,” ujarnya.
Selain infrastruktur, sektor pelayanan publik juga mendapat perhatian, khususnya peningkatan fasilitas kesehatan. Perbaikan puskesmas dan pembangunan fasilitas baru dinilai penting untuk pemerataan layanan. “Pemerataan layanan kesehatan ini penting. Warga harus semakin mudah mengakses layanan tanpa harus pergi jauh,” tutur dia.
DPRD juga mencermati progres proyek yang saat ini telah memasuki tahap lelang dan pelaksanaan. Transparansi serta ketepatan waktu dinilai menjadi kunci agar anggaran besar tersebut memberi dampak nyata.
“Kami akan kawal dari proses lelang sampai pelaksanaan di lapangan. Anggaran ini harus terasa manfaatnya oleh warga,” pungkasnya. [asg/kun]
