Surabaya (beritajatim.com) — DPRD Surabaya mendukung kebijakan pemkot yang membuka jalur pendaftaran SPMB untuk SMP swasta, dengan catatan program bantuan bagi siswa miskin harus dijalankan secara akurat dan merata.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Agus Mashuri, menyambut baik langkah Pemkot yang memberi akses sekolah swasta bagi keluarga tidak mampu. Namun, dia meminta agar pelaksanaan SPMB dan bantuan biaya pendidikan dipantau secara real-time untuk memastikan tepat sasaran.
“Kami mengapresiasi kebijakan membuka jalur swasta dan memprioritaskan siswa pramis dan gamis. Tapi harus ada sistem pengawasan yang kuat agar bantuan tidak disalahgunakan,” ujar Agus Mashuri, Selasa (8/7/2025).
Hasil data Pemkot menunjukkan bahwa dari 5.635 siswa kategori pramis/gamis, sebanyak 3.767 siswa diterima di SMP negeri dan 4.013 diarahkan ke sekolah swasta, di mana 2.145 siswa mendapatkan bantuan langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Agus menyebut pentingnya koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial agar alokasi bantuan berjalan mulus.
“Harus ada data terintegrasi supaya yang berhak jelas mendapatkan bantuan. Jika masih ada yang tidak terjangkau, berarti sistem ini belum optimal,” jelasnya.
Dia juga meminta agar DPRD diberikan akses melakukan audit silang atas penyaluran bantuan di tiap sekolah swasta. Transparansi, menurut Agus, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini.
“Kami siap mengawal dengan laporan periodik. Jika ditemukan penyimpangan, kami akan panggil Dinas Pendidikan dan pihak sekolah,” tegas legislator dari PPP tersebut.
Agus menambahkan bahwa penting bagi Pemkot menyiapkan jalur komunikasi terbuka seperti hotline ataupun posko pengaduan bagi orang tua siswa. Dengan begitu, masalah seperti penolakan bantuan atau pungutan ilegal bisa segera ditangani.
“Orang tua harus bisa melapor jika mengalami kesulitan. Jadi program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,“ pungkas Agus. [asg/aje]
