Magetan (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Magetan melakukan penyesuaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026. Dari 15 rancangan peraturan daerah (Raperda) yang tercantum dalam program sebelumnya, daftar tersebut disesuaikan menjadi 10 Raperda yang akan menjadi agenda pembentukan regulasi daerah.
Penyesuaian tersebut disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Magetan, Dwi Aryanto, dalam rapat paripurna, Rabu (23/9/2026). Perubahan program legislasi daerah ini dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan pembahasan bersama pemerintah daerah.
Dwi menjelaskan, penyusunan serta perubahan program pembentukan peraturan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pembentukan produk hukum daerah. Dalam prosesnya, DPRD dan pemerintah daerah dapat mengusulkan rancangan peraturan daerah di luar program yang telah ditetapkan apabila terdapat kebutuhan dan urgensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, pengajuan Raperda di luar program harus mempertimbangkan urgensi rancangan serta memperoleh persetujuan bersama antara alat kelengkapan DPRD yang menangani pembentukan peraturan daerah dan unit hukum pemerintah daerah.
Penjelasan perubahan Propemperda tersebut disampaikan berdasarkan surat Bupati Magetan Nomor 100.332/223/409.013/2026 mengenai usulan perubahan program pembentukan peraturan daerah tahun 2026.
Bapemperda DPRD Magetan kemudian mengadakan rapat bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk membahas hasil penggodokan dan evaluasi program. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari proses penyesuaian rancangan peraturan daerah yang akan masuk dalam agenda pembentukan regulasi.
Dalam sidang paripurna, Dwi menyampaikan bahwa program awal mencakup 15 rancangan peraturan daerah. Materi yang tercantum di antaranya Perda Keterbukaan, Perda tentang Bangunan Gedung, Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik, Perda Penataan Ruang Kota, serta perubahan regulasi pajak dan retribusi daerah.
Selain itu, agenda awal juga memuat perubahan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan organisasi daerah, tanaman pangan dan hortikultura, pengelolaan barang milik daerah, penyelenggaraan perpustakaan, fasilitasi pengembangan usaha, cadangan pangan pemerintah daerah, serta program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Setelah dilakukan penyesuaian, program pembentukan peraturan daerah ditetapkan menjadi 10 agenda baru. Perubahan tersebut mencakup pengurangan sejumlah rancangan sekaligus penambahan materi baru yang dinilai perlu dimasukkan dalam program legislasi daerah.
Dalam susunan Propemperda setelah penyesuaian, terdapat beberapa materi yang menjadi fokus pembentukan regulasi. Di antaranya Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik, Perda Penataan Ruang Kota, serta perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Agenda lainnya mencakup perubahan Perda Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Daerah, Perda tentang Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual, Perda tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, serta Perda tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
Materi-materi tersebut memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Regulasi pengelolaan air limbah, misalnya, berkaitan dengan pengendalian pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sementara itu, pengaturan cadangan pangan daerah berkaitan dengan kesiapan pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat.
Dwi menegaskan, setelah dilakukan penyesuaian, masih terdapat sejumlah rancangan peraturan daerah yang akan dibahas dalam sisa waktu program pembentukan peraturan daerah tahun 2026.
“Artinya selain Perda Keterbukaan, di sisa waktu masih terdapat 5 Perda yang akan dibahas,” ujar Dwi Aryanto dalam penyampaian penjelasannya di rapat paripurna.
Dwi menyampaikan, perubahan program pembentukan peraturan daerah tersebut selanjutnya diharapkan dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD. Penetapan ini menjadi tahapan penting untuk memberikan dasar bagi pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan daerah yang telah disesuaikan.
“Selanjutnya dalam rapat paripurna hari ini perubahan program pembentukan peraturan daerah tahun 2026 yang telah kami sampaikan agar ditetapkan menjadi keputusan DPRD,” kata Dwi dalam penutup penyampaiannya.
Dengan adanya penyesuaian Propemperda, DPRD Magetan bersama pemerintah daerah masih memiliki agenda pembahasan regulasi yang perlu ditindaklanjuti. Proses berikutnya bergantung pada penetapan keputusan DPRD serta pembahasan masing-masing rancangan peraturan daerah sesuai ketentuan yang berlaku. [fiq/beq]
