Madiun (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun kembali menggelontorkan anggaran miliaran rupiah untuk penambahan pengadaan mobil siaga desa. Sebanyak 26 unit kendaraan senilai total Rp6,29 miliar resmi diserahkan kepada pemerintah desa melalui Perubahan APBD (P-APBD) 2026.
Penyerahan kunci kendaraan dilakukan secara simbolis oleh Penjabat (Pj) Bupati Madiun, Hari Wuryanto, kepada 26 kepala desa penerima seusai upacara peringatan Hari Pahlawan di Lapangan Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Selasa (10/11/2026).
Pengadaan puluhan armada tersebut dirancang untuk memperluas ketersediaan kendaraan operasional di tingkat desa, utamanya dalam mendukung kaji cepat mobilitas warga yang membutuhkan penanganan kondisi darurat medis.
Hari menegaskan, mobil siaga tidak boleh diposisikan sebagai fasilitas eksklusif jajaran pemerintah desa semata, melainkan wajib terbuka penuh bagi masyarakat yang menghadapi situasi mendesak.
“Mobil ini harus bisa dimanfaatkan warga, terutama ketika ada yang membutuhkan penanganan darurat kesehatan secara cepat. Keberadaannya jangan sampai eksklusif untuk perdes, tetapi harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” kata Hari, Selasa (10/11/2026).
Total 99 Unit Terdiseminasi, Target Tuntas Seluruh Desa pada 2027
Hari menambahkan bahwa pengadaan kendaraan operasional ini merupakan pengejawantahan dari komitmen pemerintah daerah dalam pemerataan kualitas pelayanan publik hingga aras tapak.
“Ini merupakan bentuk realisasi visi dan misi kami agar kualitas pelayanan serta kesejahteraan dapat dirasakan merata hingga ke pelosok desa,” tegasnya.
Dengan tambahan 26 unit anyar ini, akumulasi mobil siaga desa yang telah disalurkan Pemkab Madiun kini mencapai 99 unit. Kendati demikian, alokasi kendaraan tersebut diakui belum menjangkau seluruh desa di Kabupaten Madiun.
Pemkab Madiun pun membidik target agar seluruh desa telah terfasilitasi mobil siaga secara penuh pada 2027 mendatang. Pemerintah daerah memastikan program pengadaan berlanjut pada tahun anggaran berikutnya demi menuntaskan ketimpangan distribusi kendaraan layanan masyarakat. [rbr/but]
