Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menyoroti dominasi swasta dalam tata niaga beras yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Menurutnya, negara hanya menguasai sekitar 3 hingga 4 persen pasar beras nasional, sementara sisanya dikuasai penuh oleh sektor swasta.
“Kalau dibiarkan seperti ini, kita hanya akan terjebak dalam lingkaran setan. Panen bagus, tapi harga tidak stabil. Negara harus hadir dan menguasai sektor pangan strategis,” ujar Riyono dalam keterangannya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkapkan, kondisi di lapangan menunjukkan harga beras masih tinggi. Dari hasil kunjungannya ke sejumlah daerah, masyarakat mengaku harga beras kini berkisar Rp13.000 hingga Rp13.500 per kilogram, naik dari harga normal Rp10.000 sampai Rp11.000.
“Kalau ditanya mahal atau murah, jawabannya pasti mahal. Ini realitas yang dirasakan masyarakat,” tegas anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur 7 yang meliputi Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Trenggalek.
Riyono juga menyinggung persoalan keterlambatan penyaluran bantuan pangan seperti program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Menurutnya, distribusi SPHP seharusnya dilakukan sejak awal tahun, namun hingga pertengahan 2025 baru terlaksana dua kali.
“SPHP seharusnya disalurkan awal tahun. Tahun ini rencananya enam kali, tapi baru dua kali dijalankan. Itu pun langsung dua bulan sekaligus. Harusnya diterima tiap bulan 10 kilo, sekarang langsung 20 kilo,” jelasnya.
Selain itu, Riyono mendukung langkah pemerintah dalam meningkatkan kapasitas produksi pangan, termasuk melalui pencetakan dan optimalisasi lahan baru. Ia menekankan agar target pencetakan lahan 3 juta hektar benar-benar diwujudkan karena pada periode sebelumnya target 1 juta hektar hanya terealisasi separuhnya.
“Pada periode sebelumnya, target 1 juta hektar hanya terealisasi 500 ribu. Ini harus dikawal. Pertanian menyumbang 12,3 persen terhadap PDB dan menyerap tenaga kerja terbesar,” tambahnya.
Riyono menegaskan, sektor pangan harus diletakkan sebagai prioritas nasional karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Dominasi swasta tanpa intervensi negara, menurutnya, akan semakin memperlemah ketahanan pangan Indonesia. [hen/beq]
