Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Surabaya mengajak millenial untuk mendampingi pelaku UMKM membuat Nomor Induk Berusaha (NIB).
Saat ini dirinya menyiapkan sejumlah tim untuk melakukan pendampingan terhadap warga yang akan mengurus lewat daring mengingat cukup banyak pelaku usaha mikro yang gaptek dan kebingungan saat harus mengisi daftar isian dalam aplikasi One Single Submission (OSS).
Achmad menyampaikan OSS yang digagas oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan perizinan dengan mudah dan cepat.
NIB merupakan nomor identitas para pelaku usaha yang wajib dimiliki demi memudahkan proses perizinan. Cara cetak NIB juga sangat mudah, asalkan pelaku unit usaha telah mendapat nomor induk dan perizinan usaha secara resmi dari OSS.
“Dengan mudah para generasi muda dapat berpartisipasi pada perkembangan pelaku UMKM dengan memberikan pendampingan mengurus NIB, hari ini saja ada sepuluh NIB yang berhasil terbit,” kata Achmad di Surabaya, Selasa (18/1/2022).
Achmad menyebut salah satu implementasi dari diundangkannya UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah kemudahan perizinan berusaha bagi UMKM. Sehingga kader PDI Perjuangan harus mengambil peran itu.
“Keberpihakan PDI Perjuangan terhadap pelaku UMKM salah satunya diwujudkan dengan telaten memberikan pendampingan,” kata politisi milenial PDI Perjuangan Surabaya ini.
[berita-terkait number=”4″ tag=”pdip-surabaya”]
Achmad memaparkan keuntungan UMKM yang memiliki NIB mempunyai banyak keuntungan, diantaranya mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan, mendapatkan pendampingan pengembangan usaha.
Tak hanya itu, UMKM juga mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank dan mendapat kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, baik pemerintah daerah atau lembaga lainnya.
“Saya berharap agar sinergitas generasi muda PDI Perjuangan dapat mendukung serta menguatkan komitmen Pemerintah Pusat dan pemerintah kota Surabaya dalam implementasi kebijakan pemulihan ekonomi,” tandasnya.(asg/ted)
