Pamekasan (beritajatim.com) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pamekasan, menegaskan komitmen strategisnya dalam membangun sistem pendidikan berkeadilan melalui penguatan implementasi Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pendidikan Inklusif.
Regulasi tersebut hadir sebagai fondasi hukum sekaligus pedoman operasional untuk memastikan bahwa seluruh satuan pendidikan di Pamekasan tidak hanya sekadar membuka akses pendaftaran bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), tetapi juga siap menyediakan ekosistem pembelajaran yang relevan, bermutu, dan memanusiakan manusia.
Mengusung visi ‘Ikhtiar Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan: Bangkit Bersama Untuk Pamekasan Maju’, kebijakan tersebut menempatkan Guru Pendamping Khusus (GPK) sebagai aktor sentral dan garda terdepan dalam mengawal pembelajaran adaptif di sekolah reguler.
“Ada lima pilar utama diamanatkan kepada para GPK untuk diimplementasikan di lingkungan sekolah, meliputi integrasi perencanaan pembelajaran dalam neraca kegiatan, penguasaan pendekatan dan metode pembelajaran adaptif, penjaminan hak akses dan pelayanan pendidikan bermutu, pembangunan budaya sekolah bebas diskriminasi, serta penguatan pendidikan karakter dan lingkungan ramah anak,” kata Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) Disdikbud Pamekasan, Ridwan, Sabtu (26/9/2026).
Kelima pilar tersebut merupakan lima amanat utama yang tertuang dalam Perbup 21/2026 yang diamanahkan bagi para GPK untuk diimplementasikan di lingkungan sekolah. “Karena itu GPK dibekali kompetensi teknis dalam menyusun perencanaan pembelajaran terstruktur guna menyelaraskan Program Pembelajaran Individual (PPI) ke dalam neraca kegiatan pembelajaran kelas reguler,” ungkapnya.
“Hal ini bertujuan agar proses pendampingan terhadap siswa berkebutuhan khusus dapat terukur dengan jelas tanpa mengganggu ritme atau dinamika belajar peserta didik lainnya,” sambung Ridwan.
Termasuk juga penugasan pendekatan dan metode pembelajaran adaptif yang mewajibkan peningkatan GPK dalam menguasai strategi adaptif. “Menyadari bahwa setiap anak penyandang disabilitas memiliki profil belajar dan tingkat hambatan yang beragam, para GPK wajib menguasai beragam metode khusus,” tegasnya.
“Di antaranya melalui metode Universal Design for Learning (UDL); perancangan kurikulum fleksibel dan dapat diakses oleh semua gaya belajar. Metode Multisensori; pemanfaatan berbagai indra (visual, auditori, kinestetik) untuk mempermudah pemahaman materi, serta metode Peer Tutoring (Pembelajaran Sebaya); melibatkan siswa reguler untuk saling mendampingi dan belajar bersama,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga menegaskan bahwa pendidikan berkualitas adalah standar universal yang wajib dipenuhi bagi setiap warga negara. “Karena itu, para GPK bertugas mengawal agar murid penyandang disabilitas memperoleh ketersediaan serta kelayakan akses terhadap sarana fisik, media pembelajaran khusus, hingga materi ajar yang disesuaikan,” sambung Ridwan.
“Bahkan para GPK juga diamanatkan menjadi jembatan edukasi dan katalisator sosial di lingkungan sekolah. Tugas ini mencakup pemberian pemahaman bagi guru kelas reguler, sesama murid, hingga orang tua murid, guna membangun kesadaran bahwa perbedaan fisik, emosional, maupun intelektual merupakan bagian dari keberagaman yang harus dihargai, sekaligus mencegah potensi tindakan perundungan (bullying),” imbuhnya.
Termasuk penguatan pendidikan karakter dan lingkungan ramah anak di masing-masing sekolah. “Implementasi regulasi ini berfokus pada penanaman nilai-nilai karakter utama, seperti empati, toleransi, kemandirian, dan gotong royong ke dalam seluruh proses pendampingan,” tegasnya.
“Penguatan karakter ini menjadi kunci utama untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan ramah anak, tempat para penyandang disabilitas merasa diterima serta didorong untuk memaksimal potensi diri para murid,” beber Ridwan.
Tidak hanya itu, penerapan tersebut juga diharapkan berdampak dan membawa perubahan efektif pada satuan pendidikan. “Penerapan amanat Perbup ini terbukti membawa perubahan signifikan pada tiga area utama tata kelola sekolah, meliputi tata kelola kelas, yakni sinergi dan kolaborasi antara Guru Kelas reguler dan GPK menjadi lebih sistematis melalui penyusunan serta eksekusi PPI yang terintegrasi,” harapnya.
“Termasuk juga dampak pada kualitas pembelajaran terjadi peningkatan pemanfaatan media pembelajaran adaptif dan skema evaluasi hasil belajar yang diukur berdasarkan grafik kemajuan individu siswa. Serta budaya sekolah melalui terbentuknya ekosistem pendidikan inklusif yang mendukung tumbuh kembang anak secara holistik, aman, dan berperspektif hak asasi manusia,” pungkasnya. [pin/kun]
