Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim, Aufa Zhafiri menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung BPKP Jawa Timur. Aufa menjalani pemeriksaan sekitar dua jam. Dia datang sekitar pukul 12.00 Wib dan keluar sekitar pukul 14.30 Wib.
Saat ditanya terkait pemeriksaan, Aufa mengatakan bahwa dia diperiksa sebagai saksi terkait dana hibah provinsi Jatim. “Iya jadi saksi terkait dana hibah, lebih lengkapnya tanya penyidik ya,” ujarnya, Selasa (12/11/2024).
Selain Aufa Zhafiri, penyidik KPK juga memanggil M Reno Zulkarnaen, anggota DPRD Jatim 2019-2024 yang juga menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor BPKP Jawa Timur. Reno datang ke gedung BPKP Jawa Timur sekitar pukul 10.44 Wib. Dia datang sendirian. Sekitar pukul 14.15 Wib, Reno keluar dan langsung menuju parkiran.
Saat ditanya terkait pemeriksaan, Reno enggan berkomentar. Dia hanya menegaskan bahwa dia bukan lagi anggota DPRD Jatim. “Yang lain saja, masih ada yang di dalam. Saya sudah nggak jadi DPRD ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Blegur Prijanggono Golkar, Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029 tampak mendatangi kantor BPKP Jawa Timur, tempat dimana Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan sejumlah pihak terkait dana hibah Pemprov Jatim 2021-2022.
Selain Blegur, tampak anggota DPRD Jatim yang lainnga juga mendatangi kantor BPKP yang ada di jalan Juanda Surabaya ini. Mereka adalah Abdul Halim, Aliyadi Anggota, Zaenal Afif (saksi kunci, mantan pejabat di Sekretariat DPRD Jatim), Hudiyono (pensiunan Pemprov Jatim) dan Agatha Retnosari (mantan anggota DPRD Jatim dari PDIP), Wara Sundari Renny Pramana, anggota 2024-2029, Hasan Irsyad, Anggota DPRD Jatim, M Reno Zulkarnaen, Anggota DPRD Jatim 2019-2024.
Mereka yang sudah datang langsung naik ke lantai dua usai mengisi buku tamu di meja resepsionis. Perlu diketahui, hari ini KPK memanggil 29 anggota DPRD Jatim periode 2019 sampai 2024. Pemeriksaan yang dilakukan di kantor BPKP Jatim ini terkait dana hibah APBD Pemprov Jatim tahun 2021-2022 untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas). “Informasinya ada 29 orang yang dipanggil kesini, ini baru enam yang datang. Sekarang sedang diperiksa di lantai dua,” ujar salah satu petugas BPKP, Selasa (12/11/2024).
Dalam kasus korupsi Dana Hibah APBD Jawa Timur, KPK sudah menetapkan 21 tersangka. Empat tersangka di antaranya sebagai penerima, dan 17 orang sebagai tersangka pemberi suap. Dari empat tersangka penerima, 3 orang merupakan penyelenggara negara dan 1 lainnya merupakan staf dari penyelenggara negara.
Sedangkan 17 tersangka pemberi, 15 di antaranya adalah pihak swasta dan 2 lainnya dari penyelenggara negara. KPK juga sudah menggeledah 10 rumah atau bangunan yang berlokasi di Kota Surabaya, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, dan Sumenep untuk kasus itu, dalam kurun waktu 30 September-3 Oktober 2024.
Kasus korupsi Dana Hibah itu merupakan hasil pengembangan perkara yang melibatkan Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak bekas Wakil Ketua DPRD Jawa Timur.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya memvonis Sahat dengan hukuman 9 tahun penjara serta denda Rp1 miliar subsider penjara 6 bulan, yang dibacakan di persidangan, tanggal 26 September 2023. Kemudian, Sahat wajib membayar uang pengganti kerugian negara sebanyak Rp39,5 miliar. [uci/kun]
2 Komentar
Asalamualaikum, tolong pokmas yang ada di kab Bojonegoro juga di pertanyalan, dari partai pkb, dprd propinsi, dapil bojonegoro tuban, ini ada klontoran uang untuk bangunan pondok diniyah atau pilbrok ponpes
Yang ada di kecamatan dander, ini pantuan kami penerima, nm, pk ngari, dulu nya udah trima 250 jt,, taun ini dua desa yang ada di kecamatan dander itu nilai nya 700 jt, kali dua2) sebab apa uang tersebut di buat bangunan asal asalan, perlu di pertanyakan, sumber dari partai pkb, nm, Fauzan,,
Tolong jawa timur kab Bojonegoro
Juga di audid kpk, dua, desa yang ada di kecamatan dander,, dulu sudah menerima, taun 2023 2024,
Menerima 700jt, kali, 2) dua desa
Penerima pk ngari, di buat fisik bangunan pondok diniyah, tetapi cara keejanya asal asalan mohon di pertanyakan sebab pokmas banyak yang ada di kab bojonegoro tetapi fitif,, DPRD PROPINSI, FRAKSI, PKB,,BOJONEGORO , TUBAN, YANG TANGUNG JAWAB NM, P, NGARI,