Jakarta (beritajatim.com) – Ekonom senior sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, mengingatkan bahwa relawan politik dalam sistem demokrasi modern seharusnya hanya berperan sebagai alat mobilisasi dukungan selama kampanye, bukan sebagai kekuatan permanen yang ikut mengelola pemerintahan.
“Relawan adalah pelengkap kampanye, bukan bagian penting dalam demokrasi. Di era modern, metode kampanye jauh lebih beradab melalui teknologi, televisi, iklan, hingga media sosial,” ujar Didik. Ia mencontohkan sistem kampanye legislatif di Jepang yang tertib dengan penggunaan poster pada area terbatas dan teratur.
Peringatan untuk Pemerintahan Prabowo
Didik menegaskan, setelah pemilu usai dan presiden terpilih, roda pemerintahan harus dijalankan oleh pilar eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara seimbang. Kehadiran kekuatan ekstra di luar konstitusi dinilainya berpotensi merusak sistem demokrasi.
Ia menyoroti masa pemerintahan Presiden Jokowi, di mana organisasi relawan seperti Projo dinilainya telah mendistorsi prinsip demokrasi.
“Di masa Jokowi, organisasi relawan seperti Projo menjadi lembaga ekstra demokrasi yang membuat sistem menjadi keropos dan terdegradasi,” tegasnya.
Karena itu, ia mengingatkan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tidak mengulang kesalahan serupa.
“Jika ini terjadi, pemerintahan Prabowo akan tertular hama demokrasi Projo. Sebaiknya Prabowo menolak tawaran mereka masuk ke pemerintahan, karena akan menjadi penyakit bagi demokrasi,” katanya.
Relawan dalam Pemerintahan = Ancaman Ekstra Legal
Menurut Didik, organisasi relawan yang tetap hidup dalam pemerintahan akan menjadi entitas ekstra legal yang bekerja “di bawah karpet” dan merusak tatanan negara.
“Demokrasi akan lebih sehat jika bebas dari bayang-bayang kekuatan ekstra legal yang menghantui pemerintahan konstitusional,” jelasnya.
Didik bahkan menyarankan agar Projo bertransformasi menjadi partai politik resmi.
“Projo sebaiknya menjadi partai politik yang formal dan diakui konstitusi. Jangan jadi alap-alap yang menggerogoti demokrasi dari bawah karpet,” sindirnya.
Pesan Penutup: Tolak Penumpang Gelap Demokrasi
Menutup pernyataannya, Didik memberikan pesan keras kepada Prabowo:
“Pemerintahan Prabowo harus bebas dari organisasi ekstra konstitusional dan ekstra legal. Tutup pintu rapat-rapat bagi relawan yang ingin menjadi penumpang gelap pemerintahan, dan kembalikan semuanya ke jalur legal konstitusional.”pungkasnya. (ted)
