Surabaya (beritajatim.com) – Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Jatim mengadakan Musyawarah Kerja (Musker) yang berlangsung di Gedung BK3S, Jalan Raya Tenggilis Surabaya, Selasa (24/10/2023).
PMI Jatim bersama jajarannya akan menyiapkan banyak program kegiatan sepanjang tahun 2024. Hanya saja ada prioritas kegiatan yang wajib dilakukan. Di antaranya melakukan pembinaan PMR, meningkatkan jumlah DDS (Donor Darah Sukarela) dan akreditasi bagi seluruh UTD PMI Jatim yang ada di Jatim.
Ketua PMI Jatim, H Imam Utomo S mengatakan, Musker itu dihadiri pengurus dan dewan Kehormatan PMI Jatim dan pengurus PMI kabupaten/kota se-Jatim.
Imam mengingatkan, agar PMI kabupaten/kota wajib menindaklanjuti Muskerprov PMI Jatim dengan mengadakan Muskerkot dan Muskerkab PMI di masing-masing kabupaten/kota.
“Kegiatan ini berkaitan erat dengan evaluasi program kegiatan sepanjang 2023 dan mempersiapkan program kegiatan tahun 2024. Saat ini, untuk bisa mendapatkan dana hibah dari pemerintah, harus menunjukkan program kegiatan yang akan dilakukan. Dan, itu bisa dibahas melalui Musker. Itu yang juga kami lakukan di tingkat Provinsi Jatim,” kata Imam.
Dia menyebut ada program pembinaan PMR yang dilakukan dengan rencana membentuk gugus PMR di sekolah-sekolah untuk mencetak relawan remaja yang tangguh. Program ini pun sudah mendapat dukungan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.
“Untuk melancarkan program ini, dibutuhkan MoU dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim untuk tingkat SMA dan SMK. Rencana MoU kita lakukan pada akhir bulan depan. Sementara untuk tingkat SD dan SMP sederajat dibutuhkan MoU PMI kabupaten/kota dengan Dinas Pendidikan kabupaten/kota masing-masing,” tuturnya.
Baca Juga: Khofifah Usul Donasi Darah untuk Tragedi Kemanusiaan Palestina ke PMI
Dia mengharapkan, dalam pembentukan gugus itu juga dibicarakan kebutuhan fasilitator sebagai pelatih untuk masing-masing sekolah. “Target kita di setiap kabupaten/kota minimal bisa membentuk 20 persen gugus PMR dengan anggota yang bisa menjadi anggota PMR antara 30 sampai 50 PMR setiap sekolah,” jelasnya.
Selain soal pembentukan Gugus PMR seperti Pramuka, Imam juga mengingatkan kepada 37 UDD PMI kabupaten/kota pada tahun depan wajib menuntaskan akreditasi standar mutu pelayanan darah. “Target kita tahun depan, UDD PMI di Jatim sudah menyelesaikan akreditasi dan menambah UDD yang lolos cara pembuatan obat yang baik (CPOB). Saat ini, di Jatim baru lima daerah yang sudah lolos CPOB. Yakni, Surabaya, Sidoarjo, Kota Malang, Lumajang dan Jember. Kita harapkan tahun depan minimal bisa bertambah empat lagi daerah yang memiliki UDD lolos CPOB,” jelas Imam.
Program prioritas yang tak kalah pentingnya, lanjut dia, yakni pendataan DDS dan peningkatan jumlah pendonor darah tetap. Hal ini akan menjadi perhatian dalam menutupi kekurangan kebutuhkan kantong darah di Jatim.
“Saat ini, dengan kebutuhan darah sekitar 700 ribu kantong dalam setahun, jumlah DDS yang ada di Jatim sekitar 160 orang. Itu masih kurang. Sehingga, harus mencari tambahan melalui kegiatan-kegiatan. Kita harapkan ke depannya tidak terjadi lagi jika DDS kita meningkat sampai 300 ribu orang,” pungkas mantan Gubernur Jatim dua periode ini. (tok/ted)
