Blitar (beritajatim.com) – Wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, kembali mengemuka dan mendapat respons tegas dari PDI Perjuangan. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa partai tersebut sangat berhati-hati dan tidak akan gegabah.
Sikap kehati-hatian ini, menurut Hasto, diambil setelah PDIP mendengar dan menerima banyak masukan krusial dari civil society dan kalangan akademisi (perguruan tinggi). Masukan tersebut berpusat pada catatan kelam sejarah, khususnya terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu.
“Kami mendengar masukan civil society, perguruan tinggi, banyak yang memberikan catatan terkait pelanggaran yang dulu dilakukan,” ujar Hasto kepada wartawan, Sabtu (1/11/2025).
Hasto bahkan secara spesifik merujuk pada catatan resmi mengenai HAM yang pernah disampaikan oleh Prof. Mahfud MD saat masih menjabat sebagai Menkopolhukam.
“Prof. Mahfud ketika dulu menjadi Menkopolhukam juga memberikan catatan tentang HAM,” tegas Hasto.
Atas dasar berbagai catatan sejarah dan masukan publik tersebut, Hasto menegaskan bahwa PDIP mengambil sikap yang sejalan dengan arahan Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.
Pesan Megawati, kata Hasto, sangat jelas yakni pemberian gelar pahlawan tidak boleh diobral dan harus melalui pertimbangan yang matang, terutama menyangkut rekam jejak sejarah secara utuh.
“Tentu saja ini menjadi catatan PDIP, yang tadi yang disampaikan Ibu Megawati, jangan mudah memberikan gelar pahlawan,” pungkasnya. (owi/ian)
