Ringkasan Berita:
- PMII Sampang mendatangi DPRD Kabupaten Sampang untuk menyampaikan tuntutan terkait sejumlah program strategis nasional.
- Mahasiswa meminta evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena menemukan sejumlah dugaan persoalan di lapangan.
- PMII juga mendesak pemerintah memberlakukan moratorium Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
- Selain itu, mereka meminta peningkatan kesejahteraan guru honorer dan PPPK paruh waktu.
Sampang (beritajatim.com) – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sampang mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Kamis (25/6/2026), untuk menyoroti implementasi sejumlah program strategis nasional di tingkat daerah. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan tuntutan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan.
Tiga isu utama yang menjadi perhatian PMII Sampang meliputi evaluasi menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis (MBG), moratorium sementara pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta peningkatan kesejahteraan guru honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Ketua Cabang PMII Sampang, Latifah, mengatakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sampang masih memerlukan pembenahan agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.
Berdasarkan hasil temuan dan pengamatan di lapangan, pihaknya mengaku menemukan sejumlah indikasi persoalan dalam pelaksanaan program tersebut.
“Kami temukan dugaan pembayaran gaji relawan yang tidak dilakukan secara penuh, indikasi mark up anggaran pada beberapa lini pelaksanaan, serta belum optimalnya pelibatan petani lokal dalam penyediaan bahan pangan program,” ujarnya.
Selain itu, PMII juga menyoroti kualitas menu makanan yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar sertifikasi serta kebutuhan gizi yang telah ditetapkan pemerintah.
Persoalan sanitasi turut menjadi perhatian, terutama terkait kebersihan dapur produksi dan penerapan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dinilai harus diawasi secara ketat demi menjamin keamanan pangan.
“Jadi kami mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap program tersebut guna memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Selain Program Makan Bergizi Gratis, PMII Sampang juga meminta pemerintah melakukan kajian ulang terhadap implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui moratorium sementara hingga berbagai aspek pelaksanaannya dinilai siap dijalankan.
Mahasiswa juga mendorong pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan guru honorer dan PPPK paruh waktu yang hingga kini masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kepastian kerja hingga tingkat penghasilan.
“Kami tegaskan untuk terus mengawal kebijakan publik yang berdampak langsung terhadap masyarakat, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” tutupnya. [sar/beq]
