Surabaya (beritajatim.com) – Caleg DPR RI terpilih, Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengunjungi Vessel Traffic Services (VTS) Distrik Navigasi (Disnav) Tanjung Perak Surabaya. Hal ini untuk mengetahui permasalahan lalu lintas tranportasi laut.
Dalam kunjungannya tersebut, BHS mengapresiasi perangkat teknologi lalu lintas transportasi laut yang dikelola Disnav Tanjung Perak, namun dirinya menerima keluhan bahwa server VTS usianya sudah lebih dari lima tahun.
“Jadi, ini perlu adanya upgrade (pembaruan) yang di mana biasanya tidak terlalu besar,” katanya di lantai 7 VTS Pelabuhan Tanjung Perak, Kamis (18/7/2024).
BHS berpendapat, pembaruan teknologi yang mengatur lalu lintas transportasi laut sangat diperlukan karena menyangkut keselamatan.
“Tidak hanya keselamatan, tapi juga kelancaran daripada transportasi laut itu sendiri,” tegasnya.
Dalam kunjungannya kali ini, BHS menerangkan bahwa apa yang dilakukannya untuk menginventarisir permasalahan layanan publik, khususnya di sektor transportasi.
Ini supaya dirinya setelah dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Gerindra, maka dapat langsung tancap gas menyelesaikan persoalan transportasi massal untuk memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat.
“Kami inventarisasi permasalahan-permasalahan yang ada di Kemenhub yang kita sangat mengharapkan pas waktu saya bertugas nanti bisa membantu secara maksimal dan cepat,” tutur pria yang pernah bertugas di DPR RI tersebut.
Tak hanya persoalan teknologi kenavigasian yang ada di VTS, BHS juga meminta Pemkot Surabaya dan kementerian terkait dapat menyelesaikan persoalan pengendapan lumpur di areal Jembatan Suramadu yang sangat tebal dan dapat membahayakan kapal yang melintas sehingga diperlukan pengerukan. Pasalnya, ketika surut maka endapan lumpur dari Lapindo tersebut membuat rute pelayaran selat Madura menjadi sempit, begitu juga dengan permasalahan keramba milik nelayan di perairan Pulau Madura yang juga harus ditertibkan.
“Perlunya dilakukan pengerukan oleh Kementerian PU karena bencana Lapindo adalah bencana nasional yang sudah ditangani oleh pemerintah pusat. Makanya tadi saya sampaikan ke kepala kenavigasian untuk membuat surat itu, karena memang terjadi pendangkalan,” terangnya.
“Kita harapkan ada satu tindakan tegas dari Kementerian Perhubungan, mungkin bisa bersama Polairud maupun TNI AL untuk menertibkan apa yang ada di alur pelayaran ke timur,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Disnav Tipe A kelas 1 Tanjung Perak Agustono menjelaskan, pembaruan server VTS yang dibangun sejak tahun 2016 ini sangat diperlukan karena untuk kelancaran komunikasi dan lalu lintas transportasi laut.
“Secara global, namanya aplikasi maupun namanya IT-IT pendukung ini biasanya 5 tahun sekali harus upgrade, untuk mengurangi delay-delay yang ada,” pungkasnya. [tok/aje]
