Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menekankan perlu adanya percepatan pembangunan ekonomi dan pengurangan jumlah pengangguran terbuka. Hal tersebut disampaikan forum konsultasi publik tentang Rencana Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto 2025.
Pelaksanaan forum konsultasi publik tersebut berlangsung di Pendapa Graha Maja Tama (GMT), Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Rabu (7/2/2024). Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten, asisten dan staf ahli anggota Forkopimda, pimpinan fraksi DPRD, Kepala, tokoh agama, organisasi masyarakat, Perangkat Daerah dan Camat se-Kabupaten Mojokerto.
Pelaksanaan forum konsultasi publik Ranwal RKPD tahun 2025 ini merupakan sarana komunikasi dan dialog antara pemangku kepentingan, badan legislatif dan akademisi untuk memenuhi tahapan RKPD yang telah diatur pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
“Angka pengangguran di Kabupaten Mojokerto sejak tahun 2021 terus mengalami penurunan. Hal ini bagus karena bisa menambah pengeluaran per kapita dan sumbangan terhadap IPM Kabupaten Mojokerto, jadi kita harus melakukan identifikasi terhadap pengangguran terbuka yang berada di angka 4,67 persen atau sebanyak 30.219 orang,” ungkapnya.
Bupati menilai, membuka pelatihan dan penyerapan tenaga kerja di usaha kreatif dapat menjadi solusi untuk mengurangi pengangguran terbuka. Sehingga pemerataan dan percepatan ekonomi di Bumi Majapahit bisa terwujud. Untuk mendongkrak pembangunan, Bupati mengimbau agar target capaian masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Mojokerto harus lebih baik dari tahun sebelumnya.
“Saya harap untuk indeks target yang akan diusulkan di RKPD bulan Juni mendatang agar dinaikkan, harus lebih tinggi dari pencapaian tahun sebelumnya, seperti misalnya Indeks Harapan Hidup untuk 2024, kalau di Tahun 2023 targetnya 72,94 dan bisa dicapai dengan angka 74, maka target untuk 2025 harus naik lebih dari angka 74,” jelasnya.
Dalam meningkatkan percepatan ekonomi, menurutnya harus seimbang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga orang nomor satu dilingkup Pemkab Mojokerto berpesan agar dalam melayani masyarakat seperti di bidang kesehatan harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk pengguna BPJS maupun non BPJS.
“Saya harap untuk Dinkes dan Direktur RSUD agar mengawasi pelayanan terhadap pasien, baik pengguna BPJS ataupun yang non BPJS. Ingat pendapatan RSUD kita 90 persennya adalah pengguna BPJS, jadi mari kita maksimalkan pelayanan kepada pasien dan kita lakukan pendampingan kepada penderita penyakit berat,” pungkasnya. [tin/ian]
