Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati, membuka secara resmi pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa bagi 41 Kepala Desa Terpilih Hasil Pilkades Serentak 2022 dan 10 Kepala Desa hasil Pilkades Pergantian Antar Waktu (PAW) 2020-2022.
Pembinaan dan pembekalan bagi kades baru tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih tepat dan cepat. Pembinaan peningkatan kapasitas kades itu digelar selama tiga hari di salah satu hotel di Kecamatan Trawas.
Ikfina mengatakan, semua desa untuk menyusun program pembangunan harus sesuai skala prioritas dan visi-misi yang ia canangkan. Seperti yang telah dilaksanakan pemerintahan daerah yaitu membuat rencana pembangunan mulai dari jangka pendek untuk setiap tahunnya.
“Rencana pembangunan jangka menengah untuk 5 tahun dan rencana jangka panjang yang dibuat untuk 25 tahun. Pemerintah Daerah juga dituntut untuk membuat rencana kerja setiap tahunnya berdasarkan capaian dari tahun sebelumnya. Seperti di tahun 2022 ini Pemerintah Daerah sudah harus memperkirakan dan sudah tertulis,” ungkapnya.
Sehingga kinerja selama satu tahun, itu bisa dicek dari asumsi perkiraan yang sudah dihitung dan ditulis dalam RPJMD dan itu sudah ditulis setiap tahun. Diharapkan nantinya, di tingkat desa juga melakukan semuanya dengan perencanaan, dengan perhitungan yang matang, dengan dasar yang logis dan real dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Dalam merumuskan perencanaan program pembangunan. Semua desa dituntut harus selaras dengan prioritas pembangunan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Misalnya program yang menjadi isu strategis nasional, yaitu stunting. Maka pemerintah desa, kabupaten hingga provinsi juga harus melaksanakannya,” katanya.
[berita-terkait number=”5″ tag=”mojokerto”]
Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto itu menjelaskan masuknya isu stunting dalam arah kebijakan pembangunan nasional adalah hal yang sangat penting lantaran berhubungan dengan Sumber Daya Manusia (SDM). Semua sarana prasarana yang disediakan tidak akan bisa bermanfaat apalagi SDMnya tidak bisa mengoperasikan.
“Kebijakan pembangunan nasional selanjutnya yang masuk pada RPJMD dari pemerintahan kedua pak Jokowi yaitu pembangunan infrastruktur dan penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi. Untuk pembangunan infrastruktur sendiri, perlu digandengkan dengan SDM karena SDM tanpa insfratruktur akan memperlambat pekerjaan,” ujarnya
Orang nomor satu dilingkup Pemkab Mojokerto membeberkan isu strategis Provinsi Jawa timur yang mendapatkan perhatian khusus. Yaitu ketahanan ekonomi daerah, tenaga kerja yang terampil dan berkualitas, ketertinggalan insfratruktur di wilayah selatan Provinsi Jatim, tingginya tingkat kemiskinan pedesaan dan peningkatan nilai tambah pertanian.
“Ini isu strategis yang menjadi fokus arah kebijakan pembangunan provinsi Jawa timur. Kabupaten Mojokerto ini memiliki peluang yang besar dengan 299 desanya. Dengan asumsi semua desa mengembangkan Bumdesnya masing-masing. Maka akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang sangat luar biasa,” ujarnya.
Pembinaan bagi kades ini dihadiri Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Didik Chusnul Yakin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Yudha Akbar Prabowo, camat se-Kabupaten Mojokerto, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Agus Suprayitno. [tin/beq]
