Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra membeberkan pentingnya rencana antisipasi pasca bencana atau yang dikenal dengan Jitupasna (Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana). Hal tersebut disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis Pasca Bencana dalam rangka Program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto periode 2025-2030.
Bintek tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang kebencanaan khususnya pada penanganan pasca bencana. Dengan adanya metode Jitupasna ini, dinilai akan sangat membantu masyarakat terdampak bencana.
Pasalnya fokus Jitupasna sendiri adalah pada pemulihan setelah terjadinya bencana yang disesuaikan dengan data kerugian dan kerusakan yang akurat. Sehingga usaha untuk pemulihan pasca bencana tidak akan mudah jika hanya dilakukan oleh segelintir orang.
“Dibutuhkan pula peran aktif seluruh golongan masyarakat demi memaksimalkan pemulihan pasca bencana apabila terjadi. Jitupasna memfokuskan pemulihan (pasca bencana) dengan segera seperti infrastruktur dan perekonomian,” ungkapnya di salah satu hotel di Kecamatan Trawas, Kabupatena Mojokerto.
Oleh karena itu kebersamaan, kerjasama, dan komitmen yang kuat dari semua elemen sangat dibutuhkan demi Kabupaten Mojokerto Tangguh Bencana. Selain Jitupasna diatas, ada lima poin yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah, masyarakat, maupun para stakeholder lainnya.
“Pertama kita perlu mengubah paradigma dari reaktif menjadi proaktif. Artinya dari penanganan darurat menjadi pengurangan risiko dan dari urusan pemerintah menjadi urusan bersama. Kedua yaitu perlunya membangun sistem penanggulangan bencana yang komprehensif dan mencakup semua aspek pembangunan daerah,” katanya.
Ketiga perlunya membentuk karakter masyarakat yang peduli dengan sesama, utamanya kepada korban bencana tanpa memandang suku, agama, maupun ras. Keempat, pemerintah tidak dapat melakukan sendiri penanggulangan bencana dibutuhkan sinergitas antar semua elemen.
“Sehingga semua stakeholders dan masyarakat hendaknya bahu membahu bersama pemerintah, merapatkan barisan dalam kegiatan penanggulangan bencana.
Dan yang terakhir ialah pentingnya peningkatan kapasitas, kemampuan dan keterampilan setiap pelaku penanggulangan bencana,” ujarnya.
Termasuk Relawan Mitra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Gus Barra (sapaan akrab, red) mengapresiasi para relawan dan mitra BPBD yang selama ini selalu hadir dan menjadi penggerak penanggulangan bencana di Kabupaten Mojokerto, baik itu dalam hal antisipasi hingga pasca kebencanaan.
“Saya sampaikan juga terima kasih serta penghargaan yang sebaik-baiknya kepada organisasi relawan, mitra BPBD dan organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, serta seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto, yang selama ini telah bersama-sama menjadi penggerak penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Mojokerto,” tandasnya.
Pada Bimtek itu terdapat pula sesi pengukuhan FPRB (Forum Pengurangan Risiko Bencana) oleh Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto, M. Rizal Oktavian. Hal ini seperti yang dilaporkan oleh Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Mojokerto, Yoie Afrida S.
“Peserta bimtek sebanyak 100 orang, diantaranya 74 dari Destana (desa tangguh bencana) dan relawan pengurangan resiko bencana sebanyak 26 orang, rekan-rekan ini nanti akan dikukuhkan oleh Gus Bupati dan Mas Wabup (M. Rizal),” tambahnya. [tin/aje]
