Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) terus berkomitmen untuk memperkuat perekonomian desa melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan produktivitas, serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung.
Hal ini dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Ekonomi Desa yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Minggu, 9 Maret 2025. Rakor ini dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Jawa Timur, termasuk Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, serta dua menteri sebagai narasumber, yaitu Menteri Sosial dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR).
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, membuka rakor tersebut dengan menekankan pentingnya pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih. Program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025 mendatang.
Khofifah menjelaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi ujung tombak pembangunan ekonomi desa, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan.
“Koperasi Desa Merah Putih ini selaras dengan Asta Cita Presiden, khususnya poin kedua, ketiga, dan keenam. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan ekonomi,” ujar Khofifah.
Rakor Penguatan Ekonomi Desa ini menjadi langkah strategis Pemprov Jatim dalam mendukung pembangunan desa yang mandiri dan berkelanjutan. Melalui program Koperasi Desa Merah Putih, diharapkan dapat tercipta sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk memajukan perekonomian desa.
“Kami berharap program ini dapat menjadi solusi konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus mendukung visi pemerintah pusat dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi,” pungkas Khofifah.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Nusron Wahid, turut memaparkan kebijakan terkait tata ruang dan pelayanan pertanahan di Jawa Timur. Ia menekankan pentingnya mengantisipasi masalah tata ruang yang dapat memicu bencana, seperti banjir yang terjadi di Jakarta dan Bekasi.
Menurutnya, perubahan tata ruang dan ekosistem di daerah hulu, seperti Bogor dan Cianjur, turut berkontribusi pada bencana tersebut. “Kita tidak ingin hal serupa terjadi di Jawa Timur. Sebagai provinsi terbesar dan pusat pertumbuhan ekonomi nasional, Jawa Timur harus memiliki tata ruang yang baik dan berkelanjutan,” tegas Nusron.
Rakor berlangsung hingga malam hari dan dilanjutkan dengan pemaparan dari Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, yang membahas kebijakan penggunaan Dana Tunai Sosial Nasional (DTSN) dan pembangunan Sekolah Rakyat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial.
Acara ini juga dihadiri oleh Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, yang duduk berdampingan dengan Walikota Surabaya, Eric Cahyadi. [lus/ian]
