Pasuruan (beritajatim.com) – Ratusan massa yang tergabung dalam GM FKPPI bersama para pelatih menggelar aksi protes di depan Kantor Walikota Pasuruan pada Senin (2/3/2026) guna menuntut kejelasan bonus prestasi Porprov 2025. Demonstrasi ini dipicu oleh kekecewaan mendalam atas realisasi nilai penghargaan medali yang dinilai jauh dari janji awal pemerintah daerah.
Massa aksi membawa berbagai atribut tuntutan sebagai simbol protes atas pemotongan nilai penghargaan yang dilakukan secara drastis bagi para peraih medali. Para demonstran menyayangkan sikap pemerintah daerah yang dianggap tidak menghargai pengorbanan waktu serta biaya mandiri para atlet selama masa persiapan kompetisi.
Ketua GM FKPPI Pasuruan, Ayi Suhaya, menegaskan bahwa kondisi kesejahteraan para pejuang olahraga di wilayah tersebut saat ini berada pada titik yang sangat memprihatinkan. Latihan keras yang dijalani selama 1,5 tahun dengan biaya operasional besar disebut tidak mendapat apresiasi yang sebanding dari pemerintah kota.
“Latihan dilakukan selama 1,5 tahun dengan biaya besar, tapi apa yang diberikan kepada atlet yang mengharumkan nama daerah tidak sebanding,” tegasnya, Senin (2/3/2026).
Penurunan nilai bonus prestasi tersebut terlihat sangat mencolok pada besaran uang penghargaan untuk kategori medali emas. Janji awal pemerintah senilai Rp30 juta per medali emas justru hanya terealisasi sebesar Rp10 juta saat proses pencairan dilakukan.
Kondisi serupa juga menimpa peraih medali perak dan perunggu yang nilai penghargaannya dipangkas hingga lebih dari setengah dari angka kesepakatan semula. Kebijakan ini dikhawatirkan bakal memicu gelombang eksodus atlet potensial dari Kota Pasuruan menuju daerah lain yang menawarkan jaminan kesejahteraan lebih baik.
Ayi Suhaya turut memperingatkan Dinas Pemuda dan Olahraga serta pimpinan daerah mengenai dampak jangka panjang jika aspirasi para atlet terus diabaikan. Pemerintah diminta segera menyadari bahwa tanpa apresiasi yang layak, bibit unggul daerah akan lebih memilih membela kota tetangga pada ajang olahraga berikutnya.
“Walikota harus tahu nasib atlet kita, jika tidak diperhatikan mereka bisa lari ke luar daerah yang menawarkan bonus lebih besar,” tambahnya dengan nada kecewa.
Perwakilan pelatih, Wahyu, turut menyuarakan beban operasional tinggi yang telah dikeluarkan secara mandiri selama proses pembinaan atlet di sasana. Ia mendesak pemerintah kota untuk segera mengembalikan skema bonus sesuai kesepakatan awal demi menjaga martabat serta semangat olahraga di Kota Pasuruan.
Harapan besar kini tertuju pada kebijakan Walikota untuk segera mengalokasikan sisa kekurangan bonus yang telah menjadi hak para juara tersebut. Semangat berlatih para atlet Porprov saat ini sangat bergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah dalam merespons tuntutan aksi hari ini. [ada/beq]
