Surabaya (beritajatim.com) – Pusat Meteorologi Maritim dari Kedeputian Bidang Meteorologi BMKG melakukan Rapat Koordinasi Meteorologi Maritim Tahun 2023. Rakor ini merupakan salah satu upaya peningkatan kapasitas layanan informasi meteorologi maritim.
Rakor dengan tema “Terwujudnya Layanan Informasi Meteorologi Maritim yang inklusif, terstandarisasi dan berkelanjutan” ini diikuti 56 peserta meliputi Kepala UPT Maritim dan Mandatori serta seluruh Koordinator NDF (National Digital Forecast) Provinsi dari seluruh wilayah Indonesia.
“Rakor ini dicanangkan seiring dengan proyek dari Maritime Meteorological System / MMS-1 yang sudah memasuki tahap akhir dan akan mulai diimplementasikan pada Tahun 2024,” ujar Sekretaris Utama BMKG, Dwi Budi Sutrisno di Hotel Novotel Samator Surabaya, Senin (9/10/2023).
Baca Juga: Kabupaten Sidoarjo Sambut Hangat Kirab Pataka Jer Basuki Mawa Beya dari Kabupaten Pasuruan
Dwi Budi Sutrisno mengatakan melalui proyek MMS-1, BMKG telah berhasil memasang 40 unit AWS (Automatic Weather Station) yang tersebar di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Ada juga 40 unit VAWS (Vessel Automatic Weather Station) yang terpasang di Kapal Pelni maupun kapal-kapal swasta lainnya.
“Kita juga melakukan deploy dan 48 Profiling Float dan 70 Ocean Drifter di seluruh perairan Indonesia,” kata dia.
Selain itu, dia juga menaruh harapan tinggi kepada para Kepala UPT Maritim dan Mandatori serta seluruh Koordinator NDF agar dapat mengkonsolidasikan dan mengimplementasikan perubahan layanan transformasi cuaca maritim menjadi berbasis provinsi.
“Hal ini untuk meningkatkan area cakupan layanan informasi meteorologi maritim yang dibutuhkan oleh seluruh pelabuhan di Indonesia,” kata dia.
Dia juga memberi arahan kepada para Kepala UPT dan Mandatori agar segera mengidentifikasi pembagian wilayah dari setiap provinsi. Tak hanya itu, juga menginventarisir langkah nyata sebagai quickwin implementasi kegiatan FISP (Fully Integrated Single Platform).
Baca Juga: Komdis PSSI Hukum Berat Arief Catur Pamungkas
“Serta memberikan masukan terkait strategi layanan cuaca maritim ke depan,” kata dia.
Dia menambahkan, terkait dengan SLCN (Sekolah Lapang Cuaca Nelayan) yang telah menjadi kegiatan prioritas nasional juga disampaikan dalam pembukaan kegiatan ini. Dia berharap agar seluruh UPT dapat lebih aktif membuat video dokumentasi tentang hasil nyata kegiatan SLCN.
“Ini untuk mengoptimalkan penyelenggaraan SLCN dan membuka peluang kerjasama dengan stakeholder dalam pengembangan kegiatan SLCN di daerah masing-masing,” ujar dia.
Baca Juga: Gunung Andong Ngawi Terbakar, Dekat Permukiman Warga
Dengan adanya rapat tahunan ini, lanjut dia, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan panduan implementasi layanan informasi meteorologi maritim yang inklusif, terstandarisasi, dan berkelanjutan.
Hal ini untuk mendukung keselamatan aktivitas kemaritiman yang selanjutnya dapat digunakan sebagai panduan dan acuan dari seluruh UPT Maritim daerah dalam pemenuhan kebutuhan layanan meteorologi maritim.[asg/ian]
