Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Badan Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri Dewan Perwakilan Daerah (BKSP DPD RI), Sylviana Murni, mendorong peningkatan kerja sama bilateral dengan Parlemen Prancis untuk memperkuat sistem bikameral di Indonesia.
Sylviana Murni menyampaikan hal ini dengan tujuan melakukan pertukaran pandangan mengenai peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan Senat Prancis dalam memperjuangkan aspirasi daerah.
“Indonesia dan Prancis memiliki lembaga yang serupa dalam mewakili daerah, yaitu DPD RI dan Senat Prancis. Meski memiliki persamaan dalam memperjuangkan aspirasi daerah, DPD RI memiliki peran yang berbeda dengan Senat Prancis. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dengan Parlemen Prancis agar tercipta mekanisme check and balances,” ungkap Ketua BKSP DPD RI, Sylviana Murni, dalam acara di Kediaman Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabian Penone di Jakarta, pada Rabu (2/8/2023).
Sylviana Murni dalam pertemuan tersebut ditemani oleh beberapa anggota DPD RI, termasuk Fadel Muhammad dari Provinsi Gorontalo, Abraham Liyanto dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Darmansyah Husein dari Provinsi Bangka Belitung.
Sylviana menambahkan, DPD RI sebagai lembaga yang lahir paska-amandemen ketiga UUD 1945, masih tergolong lembaga yang muda. Oleh karena itu, BKSP DPD RI ingin memahami lebih lanjut kedudukan dan kewenangan Senat Prancis dalam menyusun Undang-Undang (UU).
BACA JUGA:
Ketua DPD RI Dorong Kader PP Konsisten Perjuangkan Pancasila
“DPD RI masih tergolong lembaga yang muda, dan kami ingin memahami sejauh mana Senat Prancis memperjuangkan kepentingan dan aspirasi daerah, termasuk anggaran, program pembangunan, dan otonomi daerah,” kata Sylviana Murni.
Sementara itu, anggota DPD RI asal Provinsi Gorontalo, Fadel Muhammad, menyatakan bahwa sistem parlemen Indonesia dan Prancis memiliki kesamaan. Keduanya menganut sistem bikameral namun perbedaan terletak pada kewenangan yang sangat terbatas bagi DPD RI dibandingkan dengan Senat Prancis.
“Sistem di sana lebih baik dan sudah berjalan lama, sehingga mekanisme check and balances berjalan efektif. Oleh karena itu, kami berkeinginan untuk menjalin kerja sama jangka panjang guna memperkuat DPD RI,” tambahnya.
Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Fabian Penone, menilai peran DPD RI sangat penting mengingat luasnya wilayah Indonesia. Menurutnya, wilayah yang luas menyebabkan munculnya beragam permasalahan.
BACA JUGA:
Ketua DPD RI Ingatkan Pengelolaan Keuangan Desa di Malang
“Tentunya, dengan wilayah yang luas, berbagai permasalahan akan muncul, dan hal ini dapat menyebabkan ketidakmerataan pembangunan. Meskipun wilayah Prancis lebih kecil, negara tersebut juga menghadapi tantangan keberagaman,” jelasnya.
Fabian Penone menambahkan bahwa dalam Undang-Undang Prancis telah diatur bahwa Senat Prancis mewakili pemerintah dan daerah-daerah. Baik Senat Prancis maupun DPR bekerja bersama dalam menyusun, mengesahkan, dan mengawasi Undang-Undang.
“Pembuatan dan pengesahan Undang-Undang harus melibatkan kedua lembaga, yaitu Senat Prancis dan DPR. Apabila terjadi perbedaan pandangan, maka akan dilakukan kajian ulang,” tambahnya. [beq]
