Jember (beritajatim.com) – Perbedaan data stunting alias tengkes di Kabupaten Jember, Jawa Timur, antara Kementerian Kesehatan dengan Dinas Kesehatan tak perlu diperdebatkan dan membuat birokrasi melempar tanggung jawab.
Prevalensi balita stunted (tinggi badan menurut umur) di Jember menurut Kemenkes mencapai 34,9 persen. Jember menduduki peringkat nomor wahid di Jawa Timur.
Sementara menurut data Dinas Kesehatan Jember, angka stunting hanya 7,37 persen. Dua data yang berbeda untuk kasus yang sama.
“Apapun dan berapapun perbedaan data prevalensi stunting bukanlah hal penting. Justru yang terpenting adalah berjalannya tanggung jawab seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Jember untuk memastikan tidak ada lagi satu bayi pun yang mengalami tengkes,” kata Doktor Ilmu Komunikasi Publik Universitas Jember, Muhammad Iqbal, Kamis (2/2/2023).
Menurut Iqbal, tanggung jawab ini sangar penting dan melekat pada birokrasi Pemkab Jember. “Tidak boleh lagi ada OPD yang punya keahlian ‘cabang olahraga lempar tanggungjawab’ dengan menyalahkan data lembaga lain. Tanggung jawab masalah tengkes ini hakikatnya adalah tanggung jawab semua OPD, karena yang dipertaruhkan adalah masa depan generasi bangsa,” katanya.
“Faktanya: kasus stunting masih terjadi dan sangat tanggung kalau hanya saling menyalahkan. Mengapa tidak sekalian menyalahkan takdir Tuhan agar gampang,” sindir Iqbal.
[berita-terkait number=”5″ tag=”Jember”]
Iqbal diundang menjadi narasumber rapat koordinasi percepatan penurunan angka tengkes di Jember, Rabu (1/2/2023) kemarin. Dalam kesempatan itu, ia memotivasi OPD Pemkab Jember agar bekerja cepat dalam penanganan tengkes. “Jangan ada stunting di antara kita,” katanya.
Iqbal mengkritik sikap sejumlah Kepala OPD dalam merespons program penanganan tengkes yang dikomandani langsung Bupati Hendy Siswanto.
“Saya mendengar ada Kepala OPD yang menyatakan siap mendukung program penanganan tengkes. Seharusnya OPD bersikap siap melaksanakan dan memastikan angka tengkes berhasil diturunkan, bukan hanya mendukung. OPD bukan mitra pendukung tapi eksekutor kebijakan dan program,” kecamnya. [wir/beq]
