Surabaya (beritajatim.com) – Akademisi, praktisi dan anggota komisi C DPRD Surabaya Abdul Ghoni bersama nelayan Kenjeran, telah memasang rambu laut sebagai penanda terapung di pesisir Kenjeran pada Minggu (12/12/2021). Menariknya, ini merupakan pertama kali dalam sejarah kemaritiman di Kota Pahlawan.
Sekretaris Forum Maritim, Ali Yusa menyebut bahwa Indonesia sudah meratifikasi peraturan Internasional Maritim Organization (IMO). Salah satunya berisi tentang standarisasi navigasi. Pada jenis ini ada “Marking Boy” sebagai penanda terapung dan
berfungsi untuk keselamatan nelayan dalam berlayar, keselamatan kapal dan masyarakat serta para wisatawan. “Nah, Kenjeran yang saat ini berkembang menjadi daerah wisata. Maka keberadaan marking boy atau rambu laut terapung ini sekaligus sebagai jaminan keselamatan untuk para wisatawan,” kata Ali Yusa kepada beritajatim.com, Rabu (15/12/2021).
Yusa yang memimpin langsung pemasangan rambu laut ini menyampaikan bahwa selama 700 tahun lebih Surabaya ini ada, baru kali ini pemerintah hadir. Dengan rambu apung ini juga akan menambah pengetahuan bagi para nelayan itu sendiri.
[berita-terkait number=”5″ tag=”nelayan”]
Termasuk kepada masyarakat sekitar, maupun para wisatawan yang tentunya akan melihat rambu-rambu laut yang terpasang. “Pemasangan rambu lalu lintas laut ini betul – betul sejarah karena Pemkot Surabaya bersama dewan hadir bersama masyarakat benar-benar sudah mulai mencintai laut,” terangnya.
Dosen yang juga Anggota Dewan Pembina IKA ITS Jawa Timur ini menjelaskan bahwa alokasi dana berasal dari Pemkot Surabaya, kemudian bersama para siswa sebuah sekolah pelayaran yang berusia 50 tahun yakni SMK Pelayaran Bhakti Samudra Surabaya yang sudah memiliki sertifikasi IMO dan bagus dalam pelaksanaan Teaching Factory membuat rambu laut yang dipasang di pesisir pantai Kenjeran.
“Pengadaan rambu laut ini saya juga dibantu dari SMK Muhammadiyah Tuban. Dua SMK ini memang cukup bagus dalam pelaksanaan Teaching Factory (Tefa),” urai Yusa.
Sementara itu Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am Anggota Komisi C DPRD Surabaya yang turut mendampingi pemasangan rambu laut dengan menaiki perahu nelayan hingga ke tengah laut di pesisir Kenjeran menyatakan bahwa pihaknya dulu pernah melakukan studi komparasi ke Swiss. Bagaimana menempatkan Perguruan Tinggi itu sebagai mitra dalam pembangunan berkelanjutan.
“Bagaiman kemudian pemerintah memberikan ruang untuk berkolaborasi dengan sekolah kejuruan maupun Perguruan Tinggi untuk berkolaborasi mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan. Konyol kalau pemerintah tidak melakukan hal itu,” ungkapnya.
Legislator muda asal Fraksi PDI Perjuangan ini menyatakan bahwa harapannya aspek regulasinya tidak overlapping. Abdul Ghoni mengatakan pemerintah harus bisa menangkap asas dan manfaat kebutuhan secara skala prioritas hasil kajian dari teman – teman kampus dan ahli kemaritiman.
“Nelayan ini adalah profesi yang paling tua. Nah, yang menjadi perhatian kami adalah anak-anak dari mereka ini harus menjadi pewaris yang berkemampuan lebih. Baik secara pengetahuan, pengalaman dan kemampuan meningkatkan penghasilan dari dunia nelayan itu sendiri,” beber politisi yang akrab disapa Ghoni ini.
Dirinya menegaskan sangat tahu betul jeritan hati para nelayan ini. Karena dirinya dilahirkan dan dibesarkan di pesisir Kenjeran ini. Dengan kehidupan yang pasang surut, hingga saat ini sumber daya manusianya ya sebatas itu-itu saja. Pemerintah harus hadir untuk meningkatkan SDM mereka.
“Oleh karena itu, selama 2,5 tahun saya mengabdi, kita lakukan pembinaan ke kampung nelayan tersebut. Kedua, kita lakukan edukasi agar mereka memiliki ‘sense of crisis’, agar memiliki kepedulian terhadap dampak lingkungan di sekelilingnya,” cetusnya.
“Nah, pemasangan rambu-rambu di lautan ini sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap sesama. Baik kepada warga nelayan sendiri, maupun kepentingan untuk pariwisata. Agar mereka paham batas kedalaman dan membantu navigasi juga,” tutupnya.(asg/kun)
