Ringkasan Berita:
- BHS meminta anggaran Kementerian Perindustrian ditingkatkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen.
- Anggaran Kementerian Perindustrian diproyeksikan turun dari Rp4,530 triliun pada 2023 menjadi Rp2,01 triliun pada 2027.
- BHS menilai tambahan anggaran dibutuhkan untuk hilirisasi, pembangunan kawasan industri, dan peningkatan kualitas SDM.
- Ia juga meminta pemerintah memberi perhatian lebih besar kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai penggerak ekonomi.
Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengatakan sektor industri merupakan salah satu sektor strategis yang mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Kementerian Perindustrian bahkan menargetkan pertumbuhan industri sebesar 7,55 persen guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen sebagaimana yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Namun demikian, menurut BHS, apabila melihat dari sisi anggaran, sektor industri justru mengalami penurunan dibandingkan periode lima tahun sebelumnya. Pada 2023, anggaran Kementerian Perindustrian tercatat sebesar Rp4,530 triliun, sedangkan proyeksi anggaran pada 2027 turun menjadi Rp2,01 triliun.
“Padahal, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang ditekankan Presiden Prabowo harus didukung oleh peningkatan kapasitas industri nasional, termasuk peningkatan serapan tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan,” ujar BHS, Kamis (11/6/2026).
Lebih lanjut, BHS mengatakan target pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan sebesar 7,55 persen membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
“Anggaran tersebut diperlukan untuk mendorong pertumbuhan industri, mempercepat hilirisasi, meningkatkan daya saing nasional, serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian. Dengan kondisi anggaran yang sangat minim, target-target tersebut akan sulit diwujudkan,” ucap BHS.
Jika dibandingkan dengan Malaysia, lanjut BHS, anggaran nasional negara tersebut hanya sekitar Rp1.974 triliun. Namun, anggaran sektor industrinya mencapai sekitar Rp7,56 triliun atau setara RM1,89 miliar. Artinya, meskipun anggaran nasional Malaysia hanya sekitar separuh Indonesia, alokasi anggaran industrinya justru mencapai sekitar dua setengah kali lebih besar. Sementara itu, anggaran sektor industri Filipina mencapai Rp2,8 triliun, Thailand Rp2,6 triliun, dan Vietnam sekitar Rp5 triliun.
“Hal ini menunjukkan bahwa negara dapat menjadi maju apabila sektor industrinya maju. Sementara itu, tugas Kementerian Perindustrian masih sangat besar, terutama dalam mendorong pemerataan pembangunan industri ke seluruh Nusantara, khususnya di wilayah yang berada pada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI),” tegas BHS.
Masih menurut BHS, target utama pembangunan industri tidak hanya memenuhi kebutuhan komoditas dalam negeri, tetapi juga membangun industri berorientasi ekspor yang mampu bersaing di pasar global.
Oleh karena itu, lanjut BHS, pembangunan kawasan industri dan sentra-sentra industri di luar Pulau Jawa harus segera direalisasikan, terutama di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, II, dan III, dengan prioritas ALKI I di kawasan Sumatera serta ALKI II di wilayah Sulawesi yang memiliki posisi strategis bagi perdagangan internasional.
Karena itu, menurut BHS, Kementerian Perindustrian membutuhkan dukungan anggaran yang cukup agar mampu merealisasikan visi besar Presiden Prabowo dalam memperkuat sektor industri nasional.
Selain pembangunan kawasan industri, BHS mengatakan Kementerian Perindustrian juga harus fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri melalui pembangunan sekolah vokasi dan program pelatihan tenaga kerja. Saat ini, kualitas SDM industri Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Filipina.
BHS juga menegaskan bahwa program hilirisasi merupakan agenda yang sangat penting bagi masa depan perekonomian Indonesia. Namun, program tersebut hanya memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp10,9 miliar. Padahal, hilirisasi merupakan program yang terus digaungkan Presiden Prabowo sebagai strategi utama meningkatkan nilai tambah sumber daya alam nasional. Oleh sebab itu, dukungan anggaran yang lebih besar harus segera direalisasikan agar program hilirisasi dapat berjalan optimal.
Untuk itu, BHS kembali menegaskan bahwa usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian sebesar Rp1,59 triliun sudah seharusnya dapat direalisasikan secara utuh. Dengan melihat potensi Indonesia yang berada di jalur ALKI serta posisinya sebagai pasar industri terbesar di kawasan Asia Tenggara karena jumlah penduduk yang besar, sektor industri nasional harus benar-benar dimaksimalkan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi.
“Selain itu, pascabencana yang menyebabkan kerusakan pada berbagai industri kecil, pemerintah juga perlu memberikan perhatian serius kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang tergabung dalam IKMA. Sektor ini harus dikembangkan secara maksimal karena memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja, pemerataan ekonomi, dan penguatan struktur industri nasional,” tutup BHS. [tok/beq]
