Surabaya (beritajatim.com) – Beredar kabar yang menyebutkan Kantor Perwakilan Dagang (KPD) Jawa Timur di Palembang, Sumatera Selatan tutup dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kabar tersebut membuat Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim, Daniel Rohi, meradang.
Diwawancarai Beritajatim.com, Daniel dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengaku telah mengetahui informasi tersebut. Dia mendesak adanya evaluasi secara mendalam oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim.
Daniel pun mengingatkan konsep dan tujuan awal pendirian KDP di masa kepemimpinan Gubernur Jatim Soekarwo sangat mulia. KDP diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengembangkan ekonomi Jatim.
“Ide pendirian KPD itu cemerlang, ide dari Pak Karwo yang ingin mengelola provinsi seperti mengelola negara dalam aspek ekonomi bukan politik, dengan harapan supaya ekonomi kita bisa maju,” ujarnya, Jumat (12/08/2022).
Ia menjelaskan, KPD awalnya diharapkan menjadi teras dan wajah Jatim dalam bidang perekonomian lintas provinsi. Jika KPD bekerja sesuai dengan ide awal pendiriannya, maka ekonomi Jatim akan semakin meningkat.
“Awalnya kan diharapkan KPD bisa menjadi sumber informasi untuk perdagangan lintas provinsi. Contohnya, KPD di NTT bisa dapat informasi seperti tentang NTT ini butuh apa sih dari Jawa Timur. Atau ada orang luar Jatim yang ingin investasi di Jawa Timur diharapkan KPD ini yang memberikan informasi,” imbuhnya.
Daniel menilai banyak faktor yang membuat KPD di Sumsel tutup. Seperti lokasi kantor, Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja, hingga sumber pendanaan yang kurang.
Ia mengaku pernah berkunjung ke NTT dan menemukan kantor KPD di lokasi yang tidak strategis.
“Jika bisa, kantor itu aset kita beli sendiri bikin yang bagus. Kan masih murah tanah di daerah. Taruh pegawai kita disana. Gausah terlalu pegawai lokal. Kalopun Pegawai lokal, tetapi dibina agar betul-betul tahu Jawa Timur. Dia tahu komoditas Jatim dan dia tahu kebutuhan daerah dari Jatim itu apa. Harus ada keseriusan,” tegasnya.
Ia mengusulkan agar dinas terkait segera mengevaluasi 26 KPD Jatim yang tersebar di seluruh Indonesia. Lantaran, KPD tersebut menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam operasionalnya.
Jika tidak dikelola serius, Daniel khawatir pihak-pihak yang ingin berinvestasi di Jatim mundur. Padahal, Gubernur Khofifah sering melakukan misi dagang dengan provinsi lain untuk terus membangun ekonomi Jatim.
“Harus ada evaluasi, saya akan dorong untuk evaluasi ketika rapat nanti dengan kepala dinas. Saya akan tetap sampaikan dan minta data lengkap kondisi reel KDP di seluruh Indonesia. Nantinya kita akan tahu mana yang harus dipertahankan dan ditutup,” pungkasnya. [ang/beq]
