Yogyakarta (beritajatim.com)– Krisis demokrasi yang tengah melanda Indonesia kini mendapatkan perhatian serius dari akademisi terkemuka. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM), Abdul Gaffar Karim, menyampaikan pandangan kritisnya mengenai ironi demokrasi di Indonesia pada era kepemimpinan terpilih.
Gaffar menyoroti bahwa bencana demokrasi justru muncul dari para pemimpin yang dipilih secara demokratis. Fenomena ini mencerminkan semakin jauhnya keterkaitan antara proses pemilu dengan upaya deliberasi publik, yakni proses diskusi dan pertimbangan mendalam dalam pengambilan keputusan yang ideal dalam demokrasi.
“Bencana demokrasi datang dari mereka yang terpilih secara demokratis,” tegas Gaffar. Menurutnya, meskipun mekanisme pemilihan umum terus berjalan, proses deliberasi yang seharusnya menjadi inti dari demokrasi malah semakin terpinggirkan. “Proses pemilihan tidak lagi menjamin adanya deliberasi yang sehat,” ujarnya melansir portal resmi Nahdlatul Ulama.
Demokrasi yang Terkikis dari Dalam
Gaffar juga membahas fenomena “backsliding” atau kemunduran demokrasi, di mana prinsip-prinsip demokratis terkikis oleh pemimpin yang seharusnya menjaga demokrasi itu sendiri. Ia mengibaratkan situasi ini dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), di mana pihak yang seharusnya melindungi, justru menjadi pelaku utama kekerasan.
“Ini seperti KDRT, di mana suami yang seharusnya melindungi keluarga, justru melakukan kekerasan terhadap istri atau anaknya,” ungkap Gaffar. Ia menambahkan bahwa selama dua dekade terakhir, demokrasi tidak lagi dirusak oleh kekuatan militer, melainkan oleh mereka yang terpilih melalui proses demokratis. “Tahun 70-an, tentara yang menggerus demokrasi. Namun sejak tahun 80-an, justru pemimpin yang terpilihlah yang merusaknya,” jelasnya.
Ketidakpercayaan Publik yang Meningkat
Krisis ini, menurut Gaffar, berdampak pada meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap proses deliberasi dalam demokrasi. Banyak masyarakat yang mengikuti pemilu hanya demi kepentingan sesaat, tanpa berharap adanya perbaikan dalam sistem.
“Distrust kepada proses deliberasi sangat tinggi, sehingga banyak orang memilih berpartisipasi dalam pemilu hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial,” ujar Gaffar. Hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa para pemimpin yang terpilih tidak akan menjaga saluran deliberasi yang seharusnya menjadi pondasi demokrasi.
Peran Penting Masyarakat Sipil
Di tengah krisis ini, Gaffar mengapresiasi peran masyarakat sipil yang terus berupaya menjaga nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, dengan semakin menurunnya kepercayaan terhadap wakil rakyat, masyarakat sipil menjadi garda terdepan dalam mempertahankan proses deliberasi yang sehat.
“Pada akhirnya, masyarakat sipil lah yang menjaga proses deliberasi demokrasi ini,” bebernya lagi.
Optimisme untuk Masa Depan
Meski situasi demokrasi saat ini tampak suram, Gaffar berharap bahwa kesadaran akan pentingnya deliberasi publik dapat tumbuh lebih kuat di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya peran semua pihak dalam menjaga agar demokrasi Indonesia bisa kembali berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang seharusnya.
Krisis demokrasi yang terjadi di Indonesia saat ini menunjukkan adanya paradoks dalam sistem politik, di mana para pemimpin yang terpilih justru menjadi ancaman terbesar bagi demokrasi. Deliberasi sebagai elemen penting dalam pengambilan keputusan demokratis semakin terabaikan, mengakibatkan tingginya ketidakpercayaan publik.
Namun, di tengah tantangan ini, masyarakat sipil terus berperan penting dalam menjaga nilai-nilai demokrasi yang ideal. [aje]
