Surabaya (beritajatim.com) – Setelah menyelesaikan awal masa kampanye di Merauke-Papua, Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo kembali mengunjungi Indonesia Timur dengan menjalani kampanye hari keempat di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (1/12/2023). Ganjar kemudian memaparkan cara turunkan angka stunting.
Ganjar menyadari tantangan khusus di Indonesia Timur dan menegaskan kembali komitmennya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat setempat.
Kerumunan warga menyambut kedatangan Ganjar pada pukul 11.52 WITA di Bandara El Tari. Kemudian, Ganjar melaksanakan Salat Jumat di Masjid Al-Mujahidin Penfui, NTT. Kemudian, didampingi rombongan beserta Ketua DPD PDI Perjuangan NTT, Emelia Julia Nomleni, Ganjar bergegas meresmikan Sinode GMIT, Kupang.
BACA JUGA:Pekerja Proyek Kolam Retensi di Mojokerto Temukan Mortir
Di sela-sela kunjungannya, Ganjar menjawab pertanyaan jurnalis terkait penurunan angka stunting di NTT yang saat ini tertinggi di Indonesia (mencapai 35 persen). Menurut Ganjar, fasilitas kesehatan, satu desa satu puskesmas dengan satu nakes dan satu dokter harus segera disediakan. Sehingga, kondisi ibu mengandung hingga melahirkan dan masa kruisial 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) dapat terpantau.
“Inilah pentingnya pendataan dari seluruh usia kehamilan dari waktu ke waktu yang musti dipantau. Kalau masalah kita tandai, sehingga bisa dicegah. Ada bidannya, ada perangkat desanya, bahkan seperti di Jawa Tengah, kita mendorong pelajar sebagai pendamping ibu hamil melalui program one student one client. Jadi, sebenarnya ada banyak cara untuk mencegah stunting,” ujar Ganjar.
Dalam kesempatan yang sama, Ganjar juga menjawab pertanyaan wartawan terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang kerap terjadi di NTT. Kejadian TPPO yang melibatkan 256 warga NTT pada bulan Agustus lalu menunjukkan urgensi tindakan preventif dan penanggulangan.
BACA JUGA:Ini Kata Pj Bupati Pasuruan Terkait Hasil Limbah PT Satoria Agro Industri
Ganjar menyoroti pengalaman pribadinya dalam menangani kasus serupa di Semarang. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan penegak hukum dalam menangani masalah ini.
“Kebetulan kami pernah menangani di Semarang, dia dilatih kerja alasannya akan dikirim di salah satu tempat di Indonesia. Tapi ternyata trafficking, TPPO kita handle,” kata ganjar.
“Ini penting partisipasi antara pemerintah daerah dan penegak hukum maka butuh kerja sama antara penegak hukum dan Pemda. Kita siapkan shelter-shelter untuk menangani dan tentu laporan masyarakat. Maka betul-betul harus ada satu layanan yang bisa menerima laporan masyarakat, sehingga kita bisa meresponnya dengan cepat. Musti ada kesadaran di publik untuk satu momen mau bertindak dengan cepat,” pungkas Ganjar. (Tok/Aje)
