Banyuwangi (beritajatim.com) – Banyuwangi kembali menjadi sorotan nasional setelah ditetapkan sebagai pilot project digitalisasi bantuan sosial (Bansos). Berbagai program digitalisasi Banyuwangi dipaparkan langsung Bupati Ipuk Fiestiandani dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama 20 kementerian dan lembaga di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Rakor tersebut dipimpin Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan dan dihadiri empat menteri, empat wakil menteri, serta pimpinan sejumlah kementerian dan lembaga. Banyuwangi dipilih karena menjadi daerah percontohan penerapan sistem digital yang akan diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada September 2025.
Dalam kesempatan itu, Ipuk menjelaskan perjalanan panjang transformasi digital di Banyuwangi. “Transformasi digitalisasi Banyuwangi telah berproses panjang sejak 2013. Hingga awal 2025 kami memiliki program B-One Id (Banyuwangi Satu Id), di mana semua layanan bisa diakses menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan). Mulai layanan kemiskinan, kesehatan, perizinan, dan lainnya,” kata Ipuk.
Menurutnya, penyempurnaan digitalisasi bansos yang kini diintegrasikan dengan sistem pemerintah pusat akan berdampak besar pada pelayanan publik. “Kami berterima kasih karena apa yang kami lakukan disuport oleh pemerintah pusat, dan ini bisa menguatkan apa yang sudah kami lakukan di daerah,” ujarnya.
Paparan Ipuk mendapat apresiasi dari Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menilai Banyuwangi bisa menjadi model nasional dalam transformasi digital layanan publik. “Itu keren. Saran saya ke Kemendagri. Saya akan minta Mendagri (Tito Karnavian) untuk bikin rapat umum bisa zoom, dan Ibu Bupati Banyuwangi bisa share pengalaman ke daerah-daerah,” kata Luhut.
Luhut juga meminta Kementerian Dalam Negeri menyiapkan daerah lain untuk mencontoh Banyuwangi. “Daerah sudah harus disiapkan. Berikan saja model Banyuwangi. Jadi ketika Banyuwangi sudah memulai, mereka sudah dalam titik tertentu,” ujarnya.
Menurut Luhut, penerapan sistem digital akan membuat bansos lebih efektif, tepat sasaran, dan mengurangi pemborosan anggaran. Bahkan, ia menyebut jika bansos tersalurkan dengan baik, dampaknya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 0,3 persen–0,4 persen. [alr/beq]
