Bojonegoro (beritajatim.com) – Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun anggaran 2024 yang sudah diproyeksikan Pemkab Bojonegoro batal disalurkan ke Pemerintah Desa (Pemdes). Alasannya, waktu pencairan terlalu mepet dengan pergantian tahun anggaran baru.
Hal itu diumumkan oleh Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro Adriyanto dalam kegiatan sosialisasi netralitas ASN dan Kepala Desa menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang digelar di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Jumat (13/9/2024).
Selain menghimbau terkait netralitas Kades dan ASN, pria asal Kota Palembang, Sumatera Selatan ini mengatakan, jika BKKD yang bersumber dari APBD TA 2024 senilai ratusan miliar yang sebelumnya telah direncanakan itu, batal disalurkan.
“Saya yakin para Kades (yang hadir) disini menunggu (pencairan) BKKD. Namun, setelah saya diskusikan dengan Pak Kajari, akhirnya dibatalkan,” ungkap Adriyanto.
Pria yang juga menjabat Direktur di Kementerian Keuangan ini menjelaskan, penyebab dibatalkannya bantuan hibah tersebut, lantaran saat ini sudah bulan September, dan kurang 3 bulan lagi sudah berganti tahun.
“Ini sudah bulan September, dan akhir tahun tinggal 3 bulan, sehingga memiliki resiko besar, kalau BKKD dicairkan saat ini,” jelasnya
Adriyanto mengatakan, hal ini, semata-mata untuk menjaga tata kelola atau penggunaan dari anggaran BKKD tersebut. Sehingga nanti setelah tata kelolanya telah diperbaiki, baru akan dicairkan.
“Tolong pemkab dibantu, selain BKKD, anggaran yang lain juga pergunakan secara baik dan sesuai regulasi yang sudah diatur,” pungkasnya.
Untuk diketahui, berdasarkan data yang dihimpun, BKKD tahun 2024 sebelumnya telah dianggarkan senilai Rp564 miliar. Uang tersebut, dipergunakan untuk modal BUMDes, pembangunan pasar desa dan balai desa, honor Linmas, RT/RW, serta pembangunan jalan aspal dan beton. [lus/but]
