Jakarta (beritajatim.com) – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama pemerintah membahas pokok-pokok Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU RAPBN) 2026, Kamis (21/8/2025).
Dalam rapat tersebut, Banggar menekankan pentingnya pemerintah menyusun asumsi makro ekonomi yang realistis namun tetap memberi harapan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketua Banggar DPR, MH Said Abdullah, mengingatkan bahwa situasi global yang dipengaruhi perang konvensional dan perang dagang telah menambah ketidakpastian perekonomian dunia.
“Kita jadi ingat idiom same storm, different boats. Banyak negara menghadapi masalah yang sama, tetapi kemampuan mereka berbeda dalam menghadapinya. Namun kita yakin memiliki kemampuan yang baik menghadapi badai eksternal ini,” ujar Said.
Prospek Pertumbuhan Ekonomi
Meski dunia menghadapi tantangan berat, Said mengutip proyeksi IMF yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2026 akan berada di angka 3 persen, meningkat dari 2,8 persen pada 2025. Sementara itu, negara berkembang diprediksi tumbuh 3,9 persen dari 3,7 persen tahun ini.
“Proyeksi ini semestinya memberikan peluang bagi perekonomian nasional agar bisa tumbuh lebih baik tahun depan. Kita harus menempatkan setiap krisis, sekecil apa pun, sebagai peluang mengubah tatanan ekonomi,” jelasnya.
Ketahanan Pangan dan Energi
Banggar juga menyoroti tren proteksionisme yang muncul akibat perang dagang. Said menegaskan bahwa strategi bertahan melalui defisit APBN perlu diimbangi dengan langkah ofensif membangun kemandirian pangan dan energi.
“India memiliki strategic petroleum reserve. Kita apa? Itu yang harus kita jawab,” tegasnya. Ia menambahkan, capaian sektor pertanian yang tumbuh 10,52 persen dan peternakan 8,8 persen pada kuartal I 2025 harus menjadi pijakan kebijakan strategis di era Presiden Prabowo.
Ekspor dan Diplomasi Perdagangan
Pada kuartal I 2025, ekspor nasional tumbuh 6,6 persen. Namun, dinamika perdagangan global masih tertekan akibat kebijakan tarif yang diumumkan Presiden Donald Trump. Said menekankan pentingnya menjaga ekspor agar neraca perdagangan tetap positif.
“Diplomasi perdagangan harus adaptif dan ekspansif, tidak hanya bergantung pada Tiongkok dan Amerika Serikat. Kita harus mampu menjawab kebutuhan mitra dagang dengan cepat,” ungkapnya.
Investasi dan Nilai Tukar
Banggar juga menyoroti pertumbuhan investasi domestik yang hanya naik 2,12 persen pada kuartal I 2025 akibat investor memilih wait and see. Said menilai pemerintah perlu meyakinkan investor dengan strategi komprehensif agar modal masuk ke sektor riil dan mendorong penciptaan lapangan kerja.
Terkait nilai tukar, ia menekankan perlunya strategi lebih moderat. “Pemerintah dan Bank Indonesia perlu memperluas penggunaan local currency dalam transaksi ekspor-impor, tidak semata bertumpu pada USD,” kata Said.
RAPBN 2026: Pajak dan Transfer ke Daerah
Dalam RAPBN 2026, pemerintah menargetkan pendapatan negara Rp 3.147,7 triliun, naik Rp 282,2 triliun dari target tahun 2025. Penerimaan perpajakan ditargetkan Rp 2.692 triliun.
“Kami mendukung kenaikan penerimaan pajak ini. Namun jangan sampai Ditjen Pajak berburu di kebun binatang. Yang harus dilakukan adalah memperluas kebun binatang, memperbesar skala usaha, dan menambah jumlah pelaku usaha,” tegas Said.
Banggar juga mengkritisi penurunan Dana Transfer ke Daerah dan Desa yang merosot drastis dari Rp 919 triliun pada 2025 menjadi Rp 650 triliun di RAPBN 2026. Menurut Said, hal ini bisa menghambat pelayanan publik di daerah serta memicu kebijakan pajak daerah yang berpotensi membebani rakyat.
Penanggulangan Kemiskinan dan Program Strategis
Banggar mendorong pemerintah memperbarui data kemiskinan seiring perubahan angka Purchasing Power Parity (PPP) yang dirilis Bank Dunia. Data akurat sangat penting sebagai pijakan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Sebelum menutup rapat, Said menegaskan bahwa program besar seperti MBG, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat harus menjadi game changer. “Jangan sampai kita wasting time dan kehilangan sumber daya. Kuncinya ada pada tata kelola yang akuntabel, transparan, dan partisipatif,” pungkasnya. (ted)
