Jember (beritajatim.com) – Partai Golongan Karya menyambut baik rencana gugatan sengketa hasil pemilu Partai Demokrat ke Mahkamah Konstitusi. Kemenangan Partai…
Penulis: Oryza A. Wirawan
Oryza A. Wirawan
Jurnalis Jember dan penulis buku biografi, sepak bola, dan sejumlah buku bunga rampai sosial politik. Pernah memperoleh penghargaan jurnalistik Prapanca 2010 dan bersertifikasi Wartawan Utama.
Gugatan Partai Demokrat belum masuk ke Mahkamah Konstitusi. Namun hasil gugatan tersebut berpeluang menguntungkan Partai Golkar di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Partai Demokrat bersiap memperjuangkan satu kursi DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, ke Mahkamah Konstitusi. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) akan mempersiapkan kuasa hukum.
Keberhasilan Partai Gerindra memenangi pemilu di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menyebabkan nama Indah Amperawati menguat. “Saya diharuskan mendengarkan suara dan gerakan rakyat, apakah mereka punya harapan terhadap Gerindra,” katanya.
Kursi Partai Gerakan Indonesia Raya di DPRD Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, bertambah signifikan dalam dua kali pemilihan umum sejak Indah Amperawati menjadi ketua dewan pimpinan cabang.
Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Jember, Jawa Timur, melaporkan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu setempat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Kejaksaan Negeri Jember, Jawa Timur, menunda eksekusi badan terhadap Edi Santoso, Kepala Desa Mundurejo, Kecamatan Umbulsari, yang menjadi terpidana korupsi, Selasa (19/3/2024).
Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengevaluasi penyelenggaraan pemilihan umum tahun ini. PKB berharap pemilu mendatang bisa berjalan efisien dan tidak melelahkan.
Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menangani dugaan kecurangan dalam pemilihan umum secara hukum.
PDI Perjuangan menilai pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam pemilu kali inu masih kurang kuat untuk mencegah pelanggaran aturan.
