Jaringan utilitas listrik, telekomunikasi, air minum, gas, dan jaringan lainnya belum terintegrasi optimal di Kabupaten Jember, Jawa Timur
Penulis: Oryza A. Wirawan
Bupati Muhammad Fawait mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (20/6/2026) malam.
Bupati Muhammad Fawait mengajukan enam rancangan peraturan daerah (raperda) ke DPRD Kabupaten Jember, dalam sidang paripurna di gedung parlemen, Sabtu (20/6/2026) malam.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau KUHP Nasional berlaku enam bulan. Pelaporan terhadap aktivis yang mengkritik pemerintah ke jalur hukum masih marak terjadi
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau KUHP Nasional menjaga agar tidak terjadi fitnah dan pernyataan yang merendahkan harkat dan martabat terhadap pemerintah.
Piala Dunia 1986 mengalami dejavu. Sebagaimana Chile yang mengalami gempa bumi dahsyat sebelum menjadi tuan rumah Piala Dunia 1962
Penegak hukum harus bisa membedakan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dengan kritik berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.
Ahmad Hoirozi, anggota Satuan Tugas MBG dan anggota DPRD Kabupaten Jember, mendukung unjuk rasa massa pendukung program MBG di halaman Gedung DPRD.
Ribuan demonstran pendukung program Makan Bergizi Gratis memenuhi halaman Gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (20/6/2026).
Unjuk rasa soal program Makan Bergizi Gratis membikin sidang paripurna DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, tertunda dua kali.








