Perusahaan Umum Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan mendapat gelontoran penyertaan modal Rp 83 miliar selama lima tahun dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Penulis: Oryza A. Wirawan
Oryza A. Wirawan
Jurnalis Jember dan penulis buku biografi, sepak bola, dan sejumlah buku bunga rampai sosial politik. Pernah memperoleh penghargaan jurnalistik Prapanca 2010 dan bersertifikasi Wartawan Utama.
Jember (beritajatim.com) – Penagihan dan penatausahaan piutang pajak daerah oleh Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur belum tertib. DPRD Jember memandang…
Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Jember,. Jawa Timur, menilai perlunya pembentukan satuan tugas perlindungan pekerja…
Tiga fraksi DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyoroti pendirian pabrik pupuk organik oleh pemerintah daerah setempat, dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (LPP APBD) Tahun Anggaran 2023.
Bupati Hendy Siswanto berjanji tak akan mengulangi kesalahan sebagaimana yang terjadi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023.
Program Gemar Jelita menjadi ujung tombak penurunan prevalensi stunting (tengkes) di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Program ini menggerakkan sinergi di semua lini.
Fraksi PDI Perjuangan menilai sektor pariwisata di Kabupaten Jember, Jawa Timur, buruk. Namun pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor ini meningkat 64,16 persen.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengkritik cara pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) oleh pemerintah daerah.
Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menjanjikan pemberlakuan ‘one data’ (satu data) selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Partai Kebangkitan Bangsa menjadi satu-satunya fraksi yang tidak menyinggung sama sekali soal opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam pandangan umum terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (LPP APBD) 2023.
