Universitas Jember di Kabupaten Jember mulai dikenal kalangan pelajar di Jawa Timur. Mereka menjadikan Unej sebagai perguruan tinggi negeri tujuan karena beberapa faktor.
Penulis: Oryza A. Wirawan
Oryza A. Wirawan
Jurnalis Jember dan penulis buku biografi, sepak bola, dan sejumlah buku bunga rampai sosial politik. Pernah memperoleh penghargaan jurnalistik Prapanca 2010 dan bersertifikasi Wartawan Utama.
Perguruan tinggi negeri tidak menentukan passing grade atau nilai minimum untuk lulus Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun ini.
Angka perkawinan anak di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada 2024 turun drastis dibandingkan tahun sebelumnya, dari 1.362 kasus menjadi 512 kasus.
Ratusan warga Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, berunjuk rasa, Selasa (11/2/2025). Mereka mempertanyakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan akta jual beli (AJB) tanah yang telah dibayar warga pada rentang 2014-2024.
Komisi C DPRD Jember, Jawa Timur, mengusulkan kenaikan kelas jalan yang dilalui truk-truk yang menuju dan keluar dari pabrik semen PT Imasco Asiatic, di jalur Rambipuji-Puger dan Puger-Jombang. Namun ternyata usulan itu membutuhkan faktor lain untuk dieksekusi.
Kebijakan Badan Pengan Nasional (Bapanas) yang menghilangkan rafaksi dalam sistem jual-beli gabah berdsarkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dikecam oleh kalangan pengusaha penggilingan beras dan petani.
Komisi C DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, merekomendasikan truk-truk dengan muatan melebihi 15 ton diperbolehkan melewati jalan kelas III di kalur Rambipuji-Puger dan Puger-Jombang pada malam hari.
Komisi A DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, patungan untuk mengajak perwakilan tenaga honorer non aparatur sipil negara pemerintah daerah setempat memperjuangkan nasib ke Jakarta pekan depan.
Perwakilan tenaga honorer yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendesak DPRD setempat untuk membentuk panitia khusus yang menangani persoalan pegawai non aparatur sipil negara.
Kampus dan lembaga penelitian di Indonesia seharusnya menyuburkan kembali studi evaluasi dengan metode sejenis ‘expert judgment’ (penilaian pakar) dalam mengevaluasi kinerja pemerintah. Tak cukup hanya mengandalkan survei publik.
