Masyarakat Peduli Jember menuntut penutupan seluruh toko yang menjual minuman keras atau minuman beralkohol di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Tuntutan ini dilontarkan dalam rapat dengar pendapat di gedung DPRD Jember, Selasa (25/2/2025).
Penulis: Oryza A. Wirawan
Oryza A. Wirawan
Jurnalis Jember dan penulis buku biografi, sepak bola, dan sejumlah buku bunga rampai sosial politik. Pernah memperoleh penghargaan jurnalistik Prapanca 2010 dan bersertifikasi Wartawan Utama.
Saat ini DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, tengah membahas dua rancangan peraturan daerah inisiatif. Satu di antaranya adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang menjadi prakarsa legislasi DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menghadirkan sejumlah catatan penting.
Alasan Novi menggeluti ilmu manajemen syariah sederhana. “Sekali belajar dapat dua menfaat, manfaat dunia dan bekal di kehidupan akhirat,” katanya.
Muhamad Nur Purnamasidi, politisi Golkar di DPR RI dari Daerah Pemilihan Kabupaten Jember-Lumajang, Jawa Timur, terpilih menjadi Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKAPMII).
Ratusan orang warga Kepanjen dan Mayangan mendatangi gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (24/2/2025). Mereka mendesak seluruh tambak udang varane di pesisir selatan ditutup.
Wakil Bupati Djoko Susanto meminta semua organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk mendukung Jember Fashion Carnaval, yang akan diselenggarakan pada 8-10 Agustus 2025.
Jember Fashion Carnaval akan dilaksanakan pada 8-10 Agustus 2025 di alun-alun Jember Nusantara, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dengan mengambil tema Evoluxion.
Persebaya layak disebut sebagai klub dengan progresi paling buruk di antara 18 klub Liga 1. Inilah tim dengan performa paling merosot di putaran kedua.
Bukan rahasia lagi jika hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah di sebagian daerah di Indonesia tidak harmonis. Wakil kepala daerah merasa ditinggalkan dan tidak mendapat tugas yang layak.
