Pemerintah melepas 7.103 bidang tanah kawasan hutan seluas 335,179 hektare di 24 desa untuk permukiman warga Kabupaten Jember, Jawa Timur sebagai bagian dari program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH).
Penulis: Oryza A. Wirawan
Munculnya surat keputusan kembar tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang sama-sama ditandatangani Bupati Muhammad Fawait membuat kalangan petani resah.
Akhirnya terungkap adanya surat keputusan kembar soal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang sama-sama ditandatangani Bupati Muhammad Fawait.
Penerbangan komersial dengan rute Bandara Notohadinegoro, Kabupaten Jember, Jawa Timur, ke Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, tertunda, Rabu (10/9/2025).
Jumantoro, warga Kecamatan Arjasa, melepaskan tiga ekor burung merpati di halaman Bandara Notohadinegoro, Kabupaten Jember, Jawa Timur, setelah memastikan tidak ada pesawat yang terbang dari dan menuju bandara itu, Rabu (10/9/2025).
DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, sepakat partai politik harus melakukan perbaikan internal. Kesepakatan itu ditunjukkan dengan penandatanganan sembilan butir pernyataan mahasiswa yang tergabung dalam Amarah Masyarakat Jember yang berunjuk rasa di halaman gedung Dewan, Selasa (9/9/2025).
Perdebatan terjadi antara Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Hanan Kukuh Ratmono dengan mahasiswa, dalam aksi unjuk rasa di halaman gedung DPRD Kabupaten Jember, Selasa (9/9/2025).
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Amarah Masyarakat Jember menumpahkan kejengkelan saat bertemu pimpinan legislatif dan fraksi di halaman kantor DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (9/9/2025).
Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang mewakili tujuh fraksi menandatangani sembilan butir tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam Amarah Masyarakat Jember
Sejumlah perwakilan warga Dusun Mandiku, Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendatangi gedung DPRD setempat, Senin (8/9/2025), untuk mempertanyakan pemasangan patok batas tanah di area rumah dan lahan masyarakat.









