Malang (beritajatim.com) – Dosen prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (HI UMM), Syasya Yuania Fadila Mas’udi, S.IP., MstratSt., menilai konflik yang terjadi di Papua berasal dari penyatuan Irian Barat ke Indonesia pada 1969 melalui Pepera. Papera dianggap oleh beberapa pihak tidak mewakili keinginan mereka.
Papera lantas memicu pembentukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan konflik dengan pemerintah Indonesia. Untuk mencari solusi yang tepat terhadap konflik OPM di Papua, Syasya memandang perlu dilakukan pendekatan dengan fokus pada dialog terbuka dan saling pengertian antara pemerintah dan OPM.
“Banyak pendapat yang memandang pendekatan yang seharusnya diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik di Papua ini dengan pendekatan budaya. Menurut saya pribadi, perlu pemahaman yang lebih dari Pemerintah Indonesia pada keinginan saudara kita di Papua. Apakah pembangunan yang bersifat materialistik yang mereka butuhkan atau hal lain,” ungkap Syasya pada Kamis (25/4/2024).
Di samping itu, organisasi internasional, seperti PBB, bisa memfasilitasi dialog dan memberi bantuan teknis untuk penyelesaian konflik di Papua. Dukungan dari negara mitra penting untuk mempercepat proses tersebut melalui kerjasama dan kolaborasi.
Pihak ketiga yang menjadi mediator harus pihak yang tidak berkepentingan apapun terhadap konflik yang terjadi, dalam hal ini, mungkin menunjuk Swiss sebagai negara netral. Namun, mediasi tidak bisa terjadi ketika salah satu pihak tidak mau duduk bersama untuk membicarakan solusi terbaik.
“Meski tampak sederhana tapi penyelesaian konflik OPM di Papua ini rumit. Kurangnya kepercayaan dan ketegangan bertahun-tahun membuat negosiasi menjadi sulit,” nilai Syasya.
Kepentingan politik dan ekonomi kompleks juga menjadi penghambat. Diperlukan komitmen kuat semua pihak agar mencapai kesepakatan yang menguntungkan.
Untuk mengakhiri konflik OPM di Papua, Syasya menegaskan perlunya dialog, negosiasi, dan otonomi khusus. Inspirasi dari penyelesaian konflik Aceh dapat diterapkan tetapi setiap konflik memiliki konteksnya sendiri.
“Saya harap, konflik yang berlarut-larut di Papua bisa diselesaikan dengan win-win solution. Bukan dengan memaksakan salah satu pihak untuk setuju dengan keinginan pihak lain,” katanya menutup. [dan/but]
