Ringkasan Berita:
- Tingginya harga pupuk dan pestisida masih menjadi keluhan utama petani Bondowoso.
- Anggota Komisi IV DPR RI meminta pemerintah memperkuat perlindungan dan dukungan bagi petani.
- Keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan) dinilai menghambat produktivitas petani.
- Minimnya jumlah penyuluh pertanian lapangan juga menjadi perhatian DPR RI.
Bondowoso (beritajatim.com) – Tingginya biaya produksi pertanian akibat mahalnya harga pupuk dan pestisida masih menjadi persoalan serius yang dihadapi petani di Kabupaten Bondowoso. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian lebih di tengah target swasembada pangan nasional yang terus didorong pemerintah.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI, Sony T Danaparamita, saat menanggapi kondisi pertanian di Bondowoso yang selama ini dikenal sebagai daerah agraris dengan sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Menurut Sony, Komisi IV DPR RI telah mengingatkan Kementerian Pertanian terkait pentingnya pemenuhan kebutuhan pupuk bagi petani. Ia menyebut pemerintah mulai meningkatkan kuota pupuk subsidi guna membantu meringankan beban biaya produksi.
“Kami di Komisi IV juga sudah mengingatkan Kementerian Pertanian terkait kebutuhan pupuk petani. Saya kira sekarang sudah ada peningkatan dari sisi kuota pupuk subsidi yang diperuntukkan bagi petani,” ujarnya, Selasa (19/5/2026).
Meski demikian, Sony mengakui situasi global masih mempengaruhi harga kebutuhan pertanian. Namun menurutnya, dampak tersebut tidak boleh dibebankan kepada masyarakat kecil, khususnya petani.
“Situasi global memang mempengaruhi, tapi itu bukan menjadi beban masyarakat. Pemerintah yang harus memikirkan itu,” tegasnya.
Sony menilai ukuran kesejahteraan petani tidak cukup hanya dihitung dari biaya produksi dan hasil panen. Menurutnya, petani juga memiliki kebutuhan hidup lain seperti pendidikan anak, kesehatan, hingga kebutuhan sosial yang harus dipenuhi.
“Kalau sektor buruh punya standar UMR berdasarkan kebutuhan hidup minimum, petani juga sama. Mereka punya kebutuhan primer, sekunder dan tersier yang harus dipikirkan,” katanya.
Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperbaiki distribusi pupuk subsidi yang dinilai semakin tepat sasaran, baik dari sisi jumlah maupun ketepatan waktu penyaluran.
Selain itu, kebijakan harga gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram disebut cukup membantu petani menjaga nilai jual hasil panen.
“Kalau ada harga gabah di bawah Rp6.500, silakan sampaikan ke saya, ke rumah aspirasi atau ke Bulog. Itu tidak boleh terjadi,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sony turut menyoroti pentingnya modernisasi pertanian melalui bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan). Ia mengaku siap memperjuangkan aspirasi kelompok tani terkait kebutuhan alsintan maupun bantuan bibit.
“Bibit jagung misalnya, saya sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Namun ia mengingatkan bantuan alsintan harus dikelola secara profesional agar tidak cepat rusak. Selama ini, kata dia, masih ditemukan alat pertanian bantuan pemerintah yang rusak dalam waktu singkat akibat minim biaya perawatan dan lemahnya manajemen pengelolaan.
Karena itu, Sony mendorong kelompok tani maupun gabungan kelompok tani (gapoktan) membentuk unit jasa alsintan agar penggunaan alat bisa lebih tertata.
“Alsintan itu terbatas, sementara masa tanam hampir bersamaan. Kalau tidak diatur dengan baik bisa menimbulkan ketidakpuasan antaranggota,” paparnya.
Selain persoalan sarana pertanian, Sony juga menyoroti minimnya jumlah penyuluh pertanian lapangan (PPL). Menurutnya, hingga kini belum semua desa memiliki penyuluh pertanian sebagaimana amanat undang-undang.
Ia menyebut Komisi IV DPR RI telah memanggil Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PAN-RB untuk membahas solusi terkait tenaga penyuluh pertanian, termasuk nasib tenaga SPPL yang belum lolos seleksi.
“Kalau penyuluh pertanian kurang, ini akan menjadi kendala. Padahal undang-undang mengamanatkan satu desa satu penyuluh,” pungkasnya. [awi/beq]
