Bangkalan (beritajatim.com) – Lonjakan pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Bangkalan memunculkan tantangan serius bagi keberlangsungan fiskal daerah, khususnya terkait pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat.
Wakil Bupati Bangkalan, Moch. Fauzan Ja’far, secara terbuka menyoroti ancaman pembengkakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akibat tingginya kebutuhan biaya program Universal Health Coverage (UHC).
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah kini menggenjot validasi data kepesertaan secara ketat agar alokasi dana perlindungan sosial tidak salah sasaran.
Wabup Fauzan menekankan bahwa penanganan masalah fiskal ini mutlak memerlukan kolaborasi lintas sektoral yang solid demi menjaga kesinambungan program kesehatan bagi warga kurang mampu.
“Jika kita benar-benar berkolaborasi, insyaallah lonjakan penduduk yang berpengaruh terhadap kebutuhan anggaran,” kata Wakil Bupati Bangkalan Moch. Fauzan Ja’far pada Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan bahwa skema pembiayaan UHC yang bersumber dari APBD difokuskan secara khusus bagi kelompok masyarakat yang berada pada kategori desil satu hingga lima.
Kendati pendataan di lapangan telah melibatkan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di 18 kecamatan, pemerintah masih menemui kendala berupa banyaknya warga yang belum terpetakan dalam kategori desil yang jelas.
Guna mempercepat proses verifikasi tersebut, Wabup Fauzan menginstruksikan seluruh pemangku kepentingan untuk segera merumuskan formula penyelesaian yang efektif.
Pihaknya bahkan turut melibatkan para kepala puskesmas di seluruh wilayah kecamatan karena bersentuhan secara langsung dengan realitas kesehatan masyarakat di akar rumput.
“Kita perlu mencari jalan keluar terbaik agar program UHC tetap bisa dilanjutkan dan dikelola dengan benar. Untuk itu, kita juga membutuhkan dukungan dari para kepala puskesmas,” ujarnya.
Melalui pembenahan basis data kepesertaan yang akurat, Pemkab Bangkalan optimistis program UHC dapat terus berjalan optimal tanpa mengorbankan alokasi anggaran untuk program prioritas pembangunan daerah lainnya. [sar/ian]
